UHC Sumut Capai 98,6%, Pemprov Pastikan Warga Bisa Berobat Gratis Cukup Pakai KTP

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mencatat capaian signifikan dalam pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) dengan jangkauan kepesertaan mencapai 98,6%.

Angka ini menjadikan Sumut sebagai salah satu provinsi dengan cakupan jaminan kesehatan tertinggi di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimi, dalam konferensi pers bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, pada Rabu (17/9/2025).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Ajukan Ranperda P-APBD 2025 Sebesar Rp12,5 Triliun, Ini Rinciannya!

"UHC ini bukan sekadar simbolis, apalagi program ecek-ecek. Kami berkomitmen penuh agar layanan benar-benar berjalan optimal bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara," tegas Faisal.

Mulai September 2025, masyarakat Sumut yang ingin berobat di fasilitas kesehatan cukup membawa KTP tanpa perlu fotokopi.

Layanan akan langsung diberikan tanpa menunggu proses administrasi.

"Tidak ada lagi cerita pasien diminta fotokopi KTP. Semua wajib dilayani terlebih dahulu. Tanggung jawab administrasi ada di petugas faskes, bukan masyarakat," tegasnya.

Komitmen ini telah dituangkan dalam maklumat layanan bersama antara Dinas Kesehatan Sumut dan BPJS Kesehatan dengan 172 rumah sakit, 619 puskesmas, dan 510 klinik di seluruh Sumut.

Faisal menjelaskan bahwa keberhasilan pencapaian UHC tersebut tidak terlepas dari sistem pembagian beban premi antara Pemprov dan Pemkab/Pemko.

Saat ini, kabupaten/kota menanggung 80% dan Pemprov 20%.

Namun, ke depan, proporsinya akan diubah menjadi 70% Pemkab/Pemko dan 30% Pemprov secara bertahap dalam lima tahun.

"Tidak ada tumpang tindih antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Semua sudah ada segmen dan kategorinya masing-masing," jelasnya.

Faisal juga menyoroti pentingnya kemandirian peserta BPJS mandiri, khususnya menjaga konsistensi pembayaran iuran oleh masyarakat mampu.

Menurutnya, sekitar 80% peserta mandiri aktif, dan angka ini harus terus dijaga untuk keberlangsungan sistem.

Dalam upaya meningkatkan pemerataan layanan kesehatan, Pemprov Sumut juga memberikan beasiswa Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) kepada tujuh putra-putri asal Kepulauan Nias.

Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka diwajibkan kembali dan mengabdi di daerah asal sebagai dokter spesialis.

"Ini bentuk afirmasi bagi wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Kami ingin tidak ada lagi daerah yang kekurangan dokter spesialis," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut, Timur Tumanggor, menyebutkan bahwa anggaran untuk mendukung program UHC terus meningkat.

Pada 2025, Pemprov mengalokasikan sekitar Rp297 miliar, dan akan naik menjadi Rp438 miliar pada 2026.

Dengan capaian UHC 98,6% dan berbagai inisiatif penguatan layanan kesehatan, Sumut menunjukkan komitmen serius dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warganya.

Program ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan visi "Sumut Sehat dan Sejahtera".*

Pemprov Sumut Ajukan Ranperda P-APBD 2025 Sebesar Rp12,5 Triliun, Ini Rinciannya!

Pemprov Sumut Mulai Jalankan Program Sekolah Gratis Tahun 2026, Dimulai dari Kepulauan Nias

Kejati Sumut Gelar Penerangan Hukum untuk Cegah Penyimpangan Distribusi Pupuk Bersubsidi

Bobby Nasution Wajibkan OPD di Sumut Gelar Temu Pers Rutin untuk Sosialisasi Program

Wagub Sumut Pimpin Upacara Harhubnas 2025: “Transportasi adalah Jalan Kehidupan untuk Negeri”

Seluruh ASN Pemprov Sumut Diimbau Tingkatkan Kesadaran TBC, Bobby Nasution: Jadi Agen Perubahan