Komeng Dukung Bang Azran Pimpin FORKABI: Memajukan Budaya Betawi adalah Amanat Konstitusi
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN – Meski sama-sama membayar pajak dan iuran BPJS kesehatan, warga yang tinggal di daerah ternyata masih belum menikmati layanan publik setara dengan warga ibu kota.
Fakta ini diungkap langsung oleh anggota Ombudsman RI, Dadan Suharmawijaya, dalam podcast BUKA-BUKAAN Bitv, Kamis (25/09/2025).
Dadan mencontohkan kondisi jalan dan layanan kesehatan yang kontras. "Kalau di ibu kota, jalan-jalan mulus dan rumah sakit besar dengan fasilitas lengkap mudah dijangkau. Tapi di banyak daerah, jalan rusak parah dan layanan kesehatan terbatas. Warga desa sering kali harus ke kota untuk berobat, dan biaya transportasinya bisa sangat besar," ujarnya.
Baca Juga:
Menurutnya, situasi ini jelas mencerminkan ketidakadilan pelayanan publik. Padahal, masyarakat di desa maupun kota sama-sama membayar kewajiban negara dengan jumlah nominal yang sama. Ironisnya, sebagian besar hasil sumber daya alam daerah justru disetorkan ke pusat.
"Kalau pola pengelolaan pemerintahan tidak segera diubah, daerah akan terus tertinggal dalam berbagai aspek pelayanan publik," tegas Dadan di Studio BUKA-BUKAAN Jalan Haji Anif, Medan.
Sorotan Ombudsman ini menjadi alarm penting bagi pemerintah. Tanpa perubahan nyata, ketimpangan layanan publik bukan hanya memperlebar jarak pembangunan, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Bahkan menurut Dadan, ketimpangan pelayanan publik ini bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Dadan sependapat, tuntutan merdeka beberapa daerah di Indonesia seperti Papua, Aceh, dll sangat memungkinkan terjadi karena ketimpangan pelayanan publik.
Baca Juga:
Karena itu, menurut Dadan, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah solutif. Di antaranya dengan mendorong pemerataan. Kemudian, pemerintah harus berani melakukan investasi lebih awal. Dengan demikian, investor akan tertarik untuk berinvestasi dalam rangka pemerataan pusat dan daerah.*
JAKARTA Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat, Alfiansyah Komeng, menyatakan dukungan penuh kepada Ketua Umum DPP Forum Komu
NASIONAL
MEDAN Ketua Umum Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI), Prof. Dr. H. OK. Saidin, SH, M.Hum bergelar Datuk Seri
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan segera menentukan status penanganan bencana hidrometeorologi setelah masa Transisi Darurat menuju Pemuli
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Prof. Arief Hidayat menilai kondisi penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, belum memutuskan ap
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Anakanak mencakup hampir 30 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah yang besar tersebut menjadikan pemenuhan hak anak s
NASIONAL
JAKARTA Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUUXXIII/2025 yang melarang penghapusan sisa kuota internet secara sepihak dinilai m
NASIONAL
JAKARTA Rapper asal Amerika Serikat, Kanye West atau yang kini dikenal dengan nama Ye, dipastikan akan menggelar konser perdananya di In
ENTERTAINMENT
JAKARTA Program Bedah Rumah pemerintah selangkah lagi memiliki aturan baru. Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Program Bedah
NASIONAL
BANDA ACEH Kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh yang menyerahkan pengelolaan tata kelola parkir publik kepada pihak swasta menda
PEMERINTAHAN