JAKARTA - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Lukmanul Hakim, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu mendapatkan evaluasi dan pengawasan lebih ketat, namun tidak perlu dihentikan.
Program ini telah memberikan manfaat besar bagi lebih dari 20 juta anak sekolah, ibu hamil, dan penerima lainnya di 38 provinsi di Indonesia."Kami sepakat pengawasan harus ditingkatkan setelah beberapa kasus keracunan yang terjadi belakangan ini, tapi programnya tidak perlu disetop," ujar Lukmanul usai menghadiri acara Maulid Akbar dan doa bersama di Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari, Daan Mogot, Jakarta Barat, Minggu (28/9).
Menurutnya, meski sepanjang Januari hingga September 2025 telah tercatat 70 kasus keracunan yang berdampak pada 5.914 penerima MBG, termasuk tujuh siswa di Jakarta Utara, program ini tetap penting untuk membantu masyarakat kurang mampu."Program MBG tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal, memberdayakan petani dan nelayan, serta menyerap tenaga kerja," tambahnya.
Lukmanul menekankan perlunya sistem pengawasan yang lebih ketat dan standar operasi yang jelas agar kualitas makanan dalam program MBG terjamin dan bermanfaat optimal bagi penerimanya.Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan ada 70 kasus keracunan sepanjang Januari hingga September 2025 yang melibatkan ribuan penerima MBG di berbagai wilayah Indonesia. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyatakan BGN bertanggung jawab penuh dan berjanji akan berbenah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Dari 70 kasus tersebut, penyebab keracunan ditemukan berasal dari kontaminasi bakteri seperti E. coli pada air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus pada tempe dan bakso; Salmonella pada ayam, telur, dan sayur; serta bakteri lain pada berbagai makanan dan minuman yang disediakan.*