JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menanggapi secara langsung maraknya kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pidatonya di acara Musyawarah Nasional (Munas) PKS, Senin (29/09/2025), Prabowo mengakui bahwa program MBG masih memiliki sejumlah kekurangan dan terus dalam proses evaluasi menyeluruh.
Meski begitu, ia menekankan bahwa persentase kasus keracunan dalam program tersebut masih tergolong sangat kecil jika dibandingkan dengan skala pelaksanaannya yang sudah menjangkau puluhan juta warga.
"Bahwa ada kekurangan? Iya. Ada keracunan makan? Iya. Tapi kalau dihitung dari semua makanan yang sudah keluar, penyimpangan atau kesalahan itu hanya 0,0017 persen," tegas Prabowo di hadapan peserta Munas.
Prabowo membandingkan capaian MBG Indonesia dengan program serupa di negara lain.
Ia menyebut Brasil membutuhkan 11 tahun untuk menjangkau 47 juta penerima manfaat, sementara Indonesia dalam 11 bulan telah menjangkau 30 juta orang, termasuk anak-anak, balita, dan ibu hamil.
"Brasil butuh 11 tahun untuk 47 juta. Kita 11 bulan sudah 30 juta. Ini bukan untuk membanggakan, tapi menunjukkan semangat kita," ucapnya.
Meskipun pemerintah tetap mengincar target 82 juta penerima manfaat, Presiden menyatakan bahwa ia tidak akan terburu-buru dan memilih untuk memperkuat fondasi pelaksanaan terlebih dahulu.
"Saya masih ingat 52 juta anak-anak dan ibu-ibu hamil kita masih menunggu. Tapi kita tidak boleh gentar dengan masalah. Kita perbaiki, kita kerja keras untuk rakyat yang kita cintai," ujarnya.
Sebagai bentuk perbaikan, Prabowo menginstruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menertibkan seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Beberapa poin penting dalam SOP baru yang akan diterapkan, antara lain:
- Setiap dapur MBG wajib menggunakan alat pencuci modern untuk peralatan makan yang mampu membunuh seluruh bakteri.
- Pengadaan test kit sederhana untuk memeriksa potensi kontaminasi pada menu makanan sebelum dibagikan.
- Langkah-langkah preventif dan uji acak akan diterapkan untuk mencegah terulangnya kasus keracunan.
"Alat pencuci modern itu tidak mahal. Dan harus ada alat uji di setiap dapur. Ini bukan main-main. Ini menyangkut kesehatan rakyat," tegasnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional telah memastikan bahwa biaya perawatan bagi korban keracunan makanan dalam program MBG sepenuhnya ditanggung oleh negara. Selain itu, seluruh dapur pelaksana MBG kini diwajibkan memiliki sertifikat higiene sanitasi makanan.
Pemerintah juga merancang sistem pengawasan berlapis, mulai dari verifikasi bahan baku, pelatihan tenaga dapur, hingga sistem pelaporan cepat jika ditemukan kasus luar biasa (KLB).
Program MBG belakangan menjadi sorotan publik setelah sejumlah kasus keracunan massal terjadi di beberapa wilayah.
Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program ini akan terus dijalankan dan ditingkatkan sebagai investasi jangka panjang untuk kesehatan generasi bangsa.
"Ini adalah program yang menyentuh langsung masyarakat. Kita akan benahi, bukan kita hentikan," pungkasnya.*