Ketua DPRD Sumut Desak Dirut Pertamina Evaluasi Total Sumbagut, Soroti Antrean BBM yang Kian Parah
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap calon Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terjadi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Terbaru, KPK mengonfirmasi tengah mendalami kemungkinan praktik tersebut terjadi sebelum periode 2019, yakni sebelum Ida Fauziyah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan.
Hal ini diungkapkan oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo, usai memeriksa dua saksi kunci, yakni Muhammad Tohir alias Doni, seorang agen TKA, serta Yuda Novendri Yustandra, Direktur Utama PT Laman Davindro Bahman.Baca Juga:
"Para saksi didalami apakah permintaan uang dan dugaan pemerasan terjadi sebelum tahun 2019 atau sesudahnya," ujar Budi kepada awak media, Senin (29/9/2025).
Sebelumnya, KPK telah menetapkan dan menahan delapan tersangka dalam perkara yang mencuat sejak pertengahan Juli 2025 ini.
Para tersangka diduga memanfaatkan jabatan untuk melakukan pemerasan kepada perusahaan atau agen yang mengurus perizinan TKA.
Delapan tersangka yang telah ditahan merupakan pejabat dan staf aktif di Kemnaker, antara lain:
Suhartono – Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker (2020–2023)
Haryanto – Direktur PPTKA (2019–2024), Dirjen Binapenta dan PKK (2024–2025)
Wisnu Pramono – Direktur PPTKA (2017–2019)
Devi Angraeni – Direktur PPTKA (2024–2025)
Gatot Widiartono – Koordinator Analisis dan PPTKA (2021–2025)
Putri Citra Wahyoe – Petugas Hotline RPTKA & Verifikator (2019–2025)
Jamal Shodiqin – Analis TU & Pengantar Kerja Ahli Pertama (2019–2025)
Alfa Eshad – Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker (2018–2025)
Dalam konferensi pers sebelumnya, KPK mengungkap bahwa para tersangka diduga telah mengumpulkan uang sebesar Rp 53,7 miliar dari praktik pemerasan.
Uang tersebut diduga berasal dari para pemohon izin penggunaan TKA dan digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk yang bersifat pribadi.
"Uang dari pemohon tersebut dibagikan setiap dua minggu dan digunakan membayar makan malam pegawai di Direktorat PPTKA," kata Budi Prasetyo.
Selain delapan tersangka, sebanyak 85 pegawai lainnya di Direktorat PPTKA disebut turut menerima aliran dana, dengan total pembagian sekurang-kurangnya Rp 8,94 miliar.
KPK menjerat para tersangka dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
- Pasal 12 e atau Pasal 12B juncto
- Pasal 18 UU Tipikor juncto
- Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
MEDAN Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Arni Sitorus mendesak Direktur Utama PT Pertamina segera melakukan evaluasi menyeluruh
POLITIK
JAKARTA Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H.,
NASIONAL
MEDAN Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H., me
NASIONAL
DELISERDANG Prestasi membanggakan kembali datang dari Sumatera Utara. Caroline Cicilia Nababan, siswi kelas I SD Negeri 18 Rantau Selata
PENDIDIKAN
BENER MERIAH Pemerintah pusat mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di kawasan Tanah Gayo, Aceh. Dalam kurun wak
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bergerak cepat menindaklanjuti tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebes
PEMERINTAHAN
MEDAN Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi motor penggerak lahirny
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), diwarnai interup
NASIONAL
MEDAN Kuliah umum Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (15/7/2026), tak sekadar memb
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mempertanyakan mekanisme verifikasi dalam proses seleksi Taruna Akademi Militer (Akmil)
NASIONAL