BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob Selama Periode Lebaran 2026
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
JEMBER - Belasan siswa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini menambah daftar kejadian serupa yang dilaporkan di sejumlah daerah, sehingga memicu kekhawatiran publik terkait keamanan pangan siap saji di sekolah.
Ahli pangan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember (Unej), Dr. Nurhayati, menilai perlu ada penelusuran menyeluruh untuk mengetahui titik kritis penyebab keracunan.
"Saya prihatin dengan maraknya kasus keracunan akibat pangan siap saji yang dialami pelajar dalam Program MBG di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Jember," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (29/9/2025).
Baca Juga:
Menurut Nurhayati, keracunan pangan siap saji bisa disebabkan oleh paparan bahan kimia, mikroba patogen, hingga proses pengolahan yang kurang tepat.
Pangan segar yang tidak dicuci dengan baik berpotensi mengandung kontaminan.
Proses memasak yang tidak cukup panas bisa memicu tumbuhnya mikroba patogen.
Penyimpanan pada suhu ruang 5–60 derajat Celcius masuk zona bahaya bagi perkembangan mikroba.
Penyajian terlalu lama di ruang terbuka bisa terkontaminasi debu, serangga, hingga sentuhan tangan.
Ia juga menyebut peralatan saji tertentu seperti stainless steel dapat mendukung pertumbuhan mikroba jika tidak dibersihkan dengan baik.
Mikroba Patogen Berbahaya
Beberapa mikroba berisiko tinggi menyebabkan keracunan, seperti Salmonella spp., E. coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, hingga Listeria monocytogenes.
Salmonella sering ditemukan pada daging, telur, atau produk susu yang tidak matang sempurna, dengan gejala seperti diare, demam, dan muntah.
E. coli berbahaya seperti O157:H7 bisa menimbulkan diare berat, kram perut, hingga komplikasi ginjal. Kontaminasi umumnya berasal dari sayuran mentah, daging setengah matang, atau air tercemar.
Pentingnya Higienitas
Nurhayati menekankan pentingnya kebersihan penyaji makanan, mulai dari mencuci tangan, memakai sarung tangan, hingga menggunakan penutup kepala. Higienitas yang buruk dapat meningkatkan risiko kontaminasi silang.
"Kelalaian pada salah satu titik kritis seperti kebersihan bahan, proses masak, penyimpanan, atau penyajian bisa berujung keracunan makanan dan penyakit bawaan pangan seperti tipus dan diare," tegasnya.
Ia berharap semua pihak yang terlibat dalam Program MBG lebih waspada agar kasus serupa tidak terus berulang.*
(km/j006)
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, memaparkan tujuh masalah mendasar yang masih di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak memberikan diskon tarif tol pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pihak PT Statika Mitra Sarana (SMS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan Salat Idulfitri 2026 di luar Kota Medan. Loka
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (11/3/2
NASIONAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pemerintah daerah wajib memasukkan program pembatasan akses media sosi
PEMERINTAHAN