Sambut Natal 2025, Bupati Karo Hadiri Kebaktian dan Luncurkan Layanan Publik
KABANJAHE Pemerintah Kabupaten Karo memulai rangkaian kegiatan Safari Natal Tahun 2025 dengan penuh sukacita dan semangat berbagi kasih. B
AGAMA
JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan fakta mengejutkan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari total 10.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, hanya 198 unit atau sekitar 1,97 persen yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) hingga 30 September 2025.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyebutkan angka ini sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah dapur MBG yang tersebar di tiga wilayah.Baca Juga:
"Hingga akhir September 2025, tercatat 198 SPPG yang telah memiliki SLHS. Rinciannya, Wilayah I sebanyak 102 dapur, Wilayah II ada 35, dan Wilayah III sebanyak 61 dapur," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Kondisi ini menjadi sorotan publik, terutama setelah kasus keracunan massal yang menimpa ribuan penerima manfaat MBG. Pemerintah pun menjadikan kepemilikan SLHS, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat, sebagai syarat mutlak bagi setiap dapur MBG untuk tetap beroperasi.
"Kami mendorong SPPG yang sudah operasional agar segera mengurus penerbitan SLHS hingga Oktober 2025.Ini menyangkut keamanan pangan dan perlindungan penerima manfaat, sehingga harus diprioritaskan. Kami juga terus memonitor perkembangan sertifikasi SPPG setiap hari," tegas Nanik.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sempat menyoroti minimnya dapur yang bersertifikat, meski ribuan dapur MBG sudah berjalan. Situasi ini semakin menekan pemerintah untuk mempercepat proses sertifikasi.
Pemerintah Daerah bersama Kementerian Kesehatan juga diminta mempercepat penerbitan SLHS, sementara SPPG yang bermasalah dan tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) telah dinonaktifkan sementara oleh BGN.
Sejauh ini, puluhan dapur MBG sudah ditutup akibat kelalaian yang berujung pada insiden keracunan berulang. Komisi IX DPR mendesak agar penambahan dapur MBG dihentikan sampai persoalan SLHS benar-benar tuntas.
Mereka menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat harus lebih diutamakan dibanding sekadar mengejar target jumlah dapur.*
(dv10)
KABANJAHE Pemerintah Kabupaten Karo memulai rangkaian kegiatan Safari Natal Tahun 2025 dengan penuh sukacita dan semangat berbagi kasih. B
AGAMA
MEDAN Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara masa bakti 20252028, di bawah kep
NASIONAL
SUMATERA UTARA Sebanyak dua kabupaten di Sumatera Utara masih dilaporkan terisolasi akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda
NASIONAL
BANDA ACEH Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa anggaran belanja tidak terduga (BTT) di
EKONOMI
ACEH BESAR Korban banjir bandang di Sumatera rencananya akan direlokasi ke hunian sementara (huntara) yang diperkirakan selesai dibangun
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa Provinsi Aceh membutuhkan angg
EKONOMI
ACEH BESAR Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menerjunkan dokter internship (magang) dan dokt
NASIONAL
BANDA ACEH Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyatakan seluruh masyarakat di Provinsi Aceh ki
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan agar seluruh jajaran pemerintah serius menangani bencana yang melanda Aceh hingga Suma
NASIONAL
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti tindakan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang meninggalkan wilayah terd
POLITIK