BPJS Kesehatan Aktif, Tapi Pasien Harus Bayar Deposit Rp15 Juta di RS Internasional Bali Karena Prosedur Administratif

DENPASAR — Seorang pasien perempuan, Fraciska Agatta, mengaku mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan menggunakan BPJS Kesehatan di salah satu rumah sakit internasional di Denpasar, Bali.

Pasien yang datang ke Unit Gawat Darurat (UGD) sekitar pukul 04.00 WITA mengeluhkan pusing dan mual berat.

Menurut pengakuan Fraciska, pada pemeriksaan awal, rumah sakit hanya menanyakan nama dan keluhan kesehatan, tanpa meminta identitas diri berupa KTP.

Baca Juga:

• Kanwil Kemenkum Bali Ikuti Webinar KUHAP, Tegaskan Dukungan pada Reformasi Hukum Nasional

Pasien kemudian meminta pemeriksaan CT scan, tes darah, serta pemasangan infus.

Estimasi biaya awal yang diberikan rumah sakit mencapai Rp12.000.000.

"Saya menandatangani persetujuan biaya tersebut dalam kondisi sakit dan kurang fokus," ujar Fraciska kepada wartawan.

Sebelum rawat inap, rumah sakit menawarkan dua pilihan kamar, Presidential dan Executive.

Saat menanyakan kamar lebih terjangkau, pasien diberitahu hanya tersedia kedua jenis kamar tersebut.

Fraciska memilih kamar Executive dengan tarif sekitar Rp1.500.000 per hari.

Mengenai penggunaan BPJS Kesehatan, pasien mengaku telah menanyakan hal ini kepada pihak rumah sakit.

Meski kepesertaan BPJS aktif, pihak rumah sakit menyatakan bahwa BPJS tidak dapat digunakan tanpa surat rujukan.

Untuk mempercepat pelayanan, pasien akhirnya membayar deposit sebesar Rp15.000.000.

Selama berada di UGD, pasien mengaku menerima tagihan sementara sekitar Rp7.000.000, namun belum menerima rincian biaya tertulis.

Penanganan medis yang diterima pasien pun masih terbatas pada obat-obatan umum.

Dalam klarifikasi terpisah, petugas operator rumah sakit menyebut kondisi pasien tidak dikategorikan sebagai kasus kegawatdaruratan.

Oleh sebab itu, layanan BPJS Kesehatan tidak dapat diterapkan.

Peristiwa ini menambah daftar keluhan masyarakat terkait pemahaman dan penerapan prosedur layanan BPJS, terutama di Instalasi Gawat Darurat.

Para pihak terkait diharapkan segera melakukan evaluasi, agar pelayanan kesehatan sesuai ketentuan hukum dan tetap menjamin hak-hak pasien.*

(dh)

Kanwil Kemenkum Bali Ikuti Webinar KUHAP, Tegaskan Dukungan pada Reformasi Hukum Nasional

Bangli Jadi Titik Awal Safari Hukum Kanwil Bali, Masyarakat Desa Kini Mudah Akses Bantuan Hukum

Kaum Difabel Bangli Kini Bisa Daftar Kekayaan Intelektual Lewat Layanan Jemput Bola

Dede Elangbali Dukung Polri di Bawah Presiden: Tegaskan Supremasi Sipil dan Akuntabilitas Demokrasi

Karoops Polda Bali Buka Latpraops Operasi Keselamatan Agung-2026, Tegaskan Layanan Masyarakat Harus Humanis dan Profesional

Gedung Baru Polsek Denpasar Selatan Resmi Beroperasi, Kapolda Bali Dorong Keamanan dan Ketertiban di Pusat Wisata Denpasar