JAKARTA – DPR RI memanggil sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, hingga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, untuk membahas penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Rapat digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).
Rapat dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati di ruang Komisi V.Baca Juga:
Dasco menegaskan, rapat terbuka ini digelar untuk membahas perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan yang terintegrasi.
"PBI merupakan program bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat. Namun, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan agar mitigasi penonaktifan program ini dapat dilakukan secara tepat," ujar Dasco.
Dalam rapat tersebut, DPR menekankan bahwa BPJS PBI ditujukan bagi warga miskin atau rentan miskin.
Penonaktifan yang terjadi belakangan menimbulkan gejolak di masyarakat, sehingga diperlukan evaluasi dan integrasi data yang lebih baik agar hak penerima manfaat tidak terganggu.
Hadir pula Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Widyasanti, yang diminta memberikan data terkait kepesertaan dan potensi risiko sosial akibat kebijakan ini.
Rapat diharapkan menghasilkan langkah strategis untuk memastikan program BPJS PBI berjalan efektif dan tepat sasaran.*
(km/ad)
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengimbau seluruh lapisan masyarakat un
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anak buron Riza Chalid, Muhamad Kerry Adrianto Riza, dituntut 18 tahun penjara atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yan
HUKUM DAN KRIMINAL
PADANGSIDIMPUAN Laga sengit dalam turnamen AMA AMA CUP antara Sunday FC melawan GOR FC berakhir imbang 00, Jumat (13/2/2026) sore, di S
OLAHRAGA
JAKARTA Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama dengan Sucor Asset Management menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarak
NASIONAL
TAPANULI SELATAN Kisruh terkait larangan pengambilan foto dan video oleh wartawan di areal PT AR kembali memuncak. Meskipun wartawan tel
POLITIK
SANUR, BALI Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, S.IP, MPA, didampingi Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh Ruslan, S
PEMERINTAHAN
DENPASAR Untuk memastikan harga 14 bahan kebutuhan pokok penting (Bapoting) tetap stabil dan penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesu
EKONOMI
GIANYAR Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K. meresmikan Satuan Polisi Pangan dan Gizi (SPPG) Polri Polres Gianyar yang berl
NASIONAL
BANDAR LAMPUNG Dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan honorer di Pemkot Bandar Lampung tahun 20242025 semakin mengemuka. Zulk
POLITIK
BANDA ACEH Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., menyalurkan bantuan kurma
NASIONAL
