AWaSI Jambi Bergerak! Gelar Aksi Empat Hari Tuntut Keterbukaan Informasi Publik di Daerah

JAMBI — Aliansi Warga Sipil Indonesia (AWaSI) Jambi akan menggelar aksi unjuk rasa secara bergilir selama empat hari berturut-turut, mulai Senin hingga Kamis, 16–19 Juni 2025.

Aksi tersebut akan digelar di enam kabupaten/kota di Provinsi Jambi, sebagai bentuk desakan terhadap instansi pemerintahan agar lebih transparan dalam penggunaan anggaran publik.

Ketua AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan, SP, mengatakan surat pemberitahuan aksi telah disampaikan secara resmi ke Polda Jambi.

Baca Juga:

• HUT RI ke-80, Jaksa Agung: Tugas Kita Belum Usai, Keadilan Harus Ditegakkan
• Tanggapi Pidato Presiden Prabowo, Rusydi Nasution: Korupsi dan Keserakahan Masalah Besar yang Harus Diberantas

Setiap hari aksi akan berlangsung di lokasi yang berbeda.

"Aksi ini akan kami laksanakan secara bergilir, dimulai pada Senin di Kabupaten Sarolangun dan Merangin, dilanjutkan Selasa di Kabupaten Kerinci, Rabu di Kota Sungai Penuh, dan Kamis di Kabupaten Bungo dan Tebo," ujar Erfan kepada awak media, Sabtu (14/06/2025).

Baca Juga:

• KPK Periksa Sekwan dan Pejabat Keuangan Madina Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Sumut
• Presiden Prabowo: Tidak Ada Ampun untuk Pembeking Tambang Ilegal, Termasuk Jenderal hingga Kader Gerindra!

Erfan menegaskan bahwa tuntutan utama dalam aksi ini adalah keterbukaan informasi publik, terutama terkait kegiatan dan anggaran di berbagai lembaga seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekolah, desa, dan puskesmas.

"Banyak kegiatan yang menggunakan anggaran dari APBD, APBN, maupun Dana Desa, tapi masyarakat tidak pernah tahu bagaimana pelaksanaannya. Tidak ada informasi yang dipublikasikan secara resmi. Ini jelas melanggar hak publik yang dijamin undang-undang," tegasnya.

Selain menyoroti instansi pemerintah, AWaSI juga berencana menyambangi kantor Kejaksaan Negeri di tiap kabupaten/kota yang menjadi lokasi aksi.

Mereka akan mempertanyakan perkembangan penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang dinilai mandek dan kurang transparan.

HUT RI ke-80, Jaksa Agung: Tugas Kita Belum Usai, Keadilan Harus Ditegakkan

Tanggapi Pidato Presiden Prabowo, Rusydi Nasution: Korupsi dan Keserakahan Masalah Besar yang Harus Diberantas

KPK Periksa Sekwan dan Pejabat Keuangan Madina Terkait Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur di Sumut

Presiden Prabowo: Tidak Ada Ampun untuk Pembeking Tambang Ilegal, Termasuk Jenderal hingga Kader Gerindra!

Presiden Prabowo: Ekonomi Indonesia Berazas Kekeluargaan, Bukan Konglomerasi

Presiden Prabowo Soroti Kebocoran Anggaran Negara: Jangan Cari Siapa yang Salah, Fokus pada Solusi