Ambisi Trump Membeli Greenland: Berapa Biaya yang Diperlukan?

JAKARTA  -Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump, kembali mencuri perhatian publik dengan ambisi untuk membeli Greenland. Rencana ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Greenland adalah wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark dan memiliki peran strategis penting dalam geopolitik global.

Menurut laporan yang dilansir dari New York Times, seorang pengembang real estate dan ekonom, David Barker, memperkirakan harga untuk membeli Greenland dapat berkisar antara USD 12,5 miliar hingga USD 77 miliar. Ini adalah nominal yang tentu tidak sedikit, bahkan bagi AS yang memiliki anggaran besar. Barker juga menekankan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi harga tersebut termasuk nilai sumber daya alam dan potensi strategis wilayah ini bagi pertahanan AS.

Barker menjelaskan bahwa Greenland memiliki peran yang sangat penting bagi pertahanan AS. Sebagai wilayah yang terletak strategis di Arktik, Greenland memiliki akses penting ke jalur pelayaran internasional dan cadangan sumber daya alam, seperti mineral dan energi. Ini dapat meningkatkan nilai Greenland, yang tentunya akan menguntungkan ekonomi AS jika dapat dikelola dengan baik.

Namun, jika rencana pembelian ini hanya difokuskan pada eksploitasi sumber daya mineral, manfaatnya bagi AS bisa saja terbatas. Dalam konteks geopolitik, Greenland lebih dari sekadar wilayah kaya sumber daya; keberadaannya memiliki dampak besar dalam hal stabilitas dan dominasi strategis di kawasan Arktik.

David Barker juga menambahkan bahwa dalam abad modern, pembelian sebuah wilayah asing menjadi hal yang sangat sulit direalisasikan. Selain faktor ekonomi, hal ini juga dipengaruhi oleh kebanggaan nasional, nilai-nilai demokrasi, dan norma-norma global yang berlaku. Mengingat Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark, upaya untuk membelinya bisa menghadapi tantangan besar dalam aspek diplomasi dan politik internasional.

Trump sendiri sudah pernah mengungkapkan ketertarikannya untuk membeli Greenland pada tahun 2019, namun rencana tersebut ditolak keras oleh pemerintah Denmark. Kini, dengan masa jabatannya yang baru dimulai, ambisi tersebut kembali mencuat, namun tantangan diplomatik dan politis tetap menjadi penghalang utama.  

(N/014)