Pakistan Minta AS dan Iran Jaga Gencatan Senjata Meski Perundingan di Islamabad Buntu
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
Medan – Sumatra Utara telah dipastikan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang balap mobil bergengsi World Rally Championship (WRC) 2026. Kepastian tersebut diumumkan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Terms Event Reference World Rally Championship 2026 di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Penandatanganan MoU ini melibatkan Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo, Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta Promotor WRC. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Menpora Dito Ariotedjo, Senior Director Event WRC Promoter Simon Larkin, dan utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad.
Ketua Umum IMI, Bambang Soesatyo, menekankan pentingnya MoU ini untuk memastikan kesiapan dan koordinasi antara semua pihak demi kesuksesan pelaksanaan WRC di Indonesia. “Selain memastikan alokasi jadwal, MoU ini juga mencakup kerja sama dalam promosi, teknis, dan logistik,” jelas Bambang.
WRC 2026 dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026, dengan Sumatra Utara sebagai lokasi utama. Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa pemilihan Sumatra Utara didasarkan pada pengalaman provinsi tersebut dalam menyelenggarakan berbagai ajang motorsport internasional, termasuk WRC pada 1996 dan 1997.
“Penyelenggaraan WRC bukan hanya sekadar balapan mobil, tetapi juga kesempatan strategis bagi Indonesia untuk memperkenalkan kultur dan pariwisata,” tambahnya. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh WRC Promoter, termasuk fasilitas akomodasi, pusat media, dan area publik bagi penonton.
Ketua Tim Goes to WRC, Musa Rajekshah, menyatakan bahwa penandatanganan ini merupakan langkah penting menuju kejuaraan dunia. Ia optimistis penyelenggaraan WRC 2026 akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Sumatra Utara.
“Alhamdulillah, meski belum sepenuhnya terealisasi, progres nyata telah terlihat dengan adanya penandatanganan antara Menpora, Presiden Event Organizer WRC, Ketua IMI, dan LPDUK,” ujarnya. Musa menambahkan bahwa pihaknya sangat antusias menyambut WRC 2026 dan berkomitmen bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan kesuksesan acara tersebut.
“Kami yakin event ini akan membawa manfaat besar, baik secara ekonomi maupun promosi budaya dan pariwisata,” pungkasnya. Dengan penandatanganan MoU ini, WRC 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang balap bergengsi tetapi juga sarana memperkenalkan keindahan alam dan budaya Indonesia ke kancah internasional.
(christie)
ISLAMABAD Pemerintah Pakistan meminta Amerika Serikat dan Iran tetap menjaga gencatan senjata meski perundingan terbaru di Islamabad berak
INTERNASIONAL
JAKARTA Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Solidaritas untuk Andrie Yunus menggelar aksi memperingati 30 hari penyiraman air ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Oditurat Militer menanggapi usulan pelibatan hakim ad hoc dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Or
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyebut alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut periode 20262028 m
EKONOMI
BANDA ACEH Komandan Resimen Induk Daerah Militer (Danrindam) Kodam Iskandar Muda, Ali Imran, menegaskan komitmennya membentuk putraputri
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, AM Akbar Supratman, mengapresiasi terpilihnya Sugiono sebagai Ketua
POLITIK
Oleh Raman KrisnaLONJAKAN harga bahan baku plastik di Sumatera Utara hingga puluhan persen bukan lagi sekadar persoalan pasar. Ini adalah p
OPINI
JAKARTA Bareskrim Polri terus mengusut kasus dugaan penipuan oleh PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang merugikan hingga Rp2,4 triliun. Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait anggaran Rp113 miliar untuk jasa event organizer (EO) yang menjadi sorotan publik.
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya praktik tak wajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.
HUKUM DAN KRIMINAL