SEOUL -Penangkapan Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, berlangsung dramatis pada Rabu pagi. Yoon ditangkap setelah ratusan penyidik dari Corruption Investigation Office (CIO) dan polisi menggerebek kediamannya untuk mengakhiri kebuntuan yang telah berlangsung berminggu-minggu.
Dilansir dari kantor berita AFP, ketegangan meningkat ketika keributan pecah di gerbang kediaman Yoon, tempat para pendukung garis kerasnya berkemah untuk melindunginya. Para pendukung Yoon meneriakkan “surat perintah ilegal!” sambil melambaikan tongkat cahaya dan bendera Korea Selatan serta Amerika Serikat. Beberapa di antaranya bahkan berbaring di tanah di luar gerbang utama kompleks kediaman, menolak untuk membiarkan polisi dan petugas CIO masuk.
Polisi, yang menghindari penggunaan senjata api, hanya mengenakan rompi antipeluru untuk berjaga-jaga jika mereka menghadapi pengawal bersenjata, akhirnya berhasil mengeluarkan para pendukung Yoon secara paksa dari pintu masuk kompleks tersebut.
Baca Juga:
Penangkapan Yoon terjadi setelah kebijakan darurat militer yang diumumkannya pada 3 Desember 2024. Yoon mengklaim bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi Korea Selatan dari ancaman Korea Utara dan elemen-elemen “anti-negara” yang berusaha menggagalkan pemerintahannya. Namun, upaya tersebut ditentang oleh parlemen yang menolak darurat militer dan akhirnya Yoon mencabutnya hanya setelah enam jam.
Yoon dapat ditahan hingga 48 jam setelah penangkapannya. Penyelidik perlu mengajukan surat perintah penangkapan baru untuk menahannya lebih lama. Sementara itu, tim hukum Yoon berulang kali mengecam surat perintah penangkapan tersebut sebagai tindakan ilegal.
Baca Juga:
Penyelidikan mengenai pemakzulan Yoon oleh parlemen juga terus berlanjut. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah meluncurkan persidangan untuk memutuskan apakah pemakzulan tersebut sah. Jika pengadilan menyetujui pemakzulan, maka Yoon akan kehilangan jabatannya sebagai presiden dan pemilihan umum baru harus diadakan dalam waktu 60 hari.
Partai Demokrat oposisi Korea Selatan menyambut baik penahanan Yoon. Pemimpin fraksi Partai Demokrat, Park Chan-dae, menyatakan, “Penangkapan Yoon Suk Yeol adalah langkah pertama menuju pemulihan ketertiban konstitusional, demokrasi, dan supremasi hukum.”
(N/014)
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian laporan hasi
Nasional
JAKARTA Sebanyak 828 artefak bersejarah milik Indonesia resmi dikembalikan oleh pemerintah Belanda setelah berabadabad tersimpan di negeri
Nasional
Oleh Denny Iskandar SH MHUNTUK itu, akan ditelaah dan dikaji secara yuridis dengan uraian sebagai berikut 1. Bertindak sebagai anak perusah
Opini
BALI Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan berkas lamaran kerja, termasuk fotokopi ijazah, yang dicoretcoret
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), terlihat mendatangi Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025) pagi, terkait la
Nasional
Kuta Selatan Badung Polsek Kuta Selatan bersama aparat gabungan menggelar operasi penertiban penduduk pendatang (Tibduktang) di Kampung
Nasional
Kuta Selatan Badung Menyambut peringatan Hari Buruh (Mayday), Bhabinkamtibmas Desa Ungasan Polsek Kuta Selatan, Aiptu I Ketut Nuada, ber
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa jajaran direksi dan komisaris BUMN tidak lagi berstatus sebag
Pemerintahan
TAPSEL Kapolda Sumatera Utara (Sumut), Irjen Pol Drs. Whisnu Hermawan Februanto, S.I.K., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tapa
Nasional
LONDON Maskapai penerbangan asal Inggris Virgin Atlantic secara resmi mengumumkan penghentian permanen layanan penerbangan dari London ke T
Internasional
