
Perum Bulog Pastikan Beras Oplosan 9 Ton di Pekanbaru Bukan Beras SPHP
PEKAN BARU Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa kasus pengoplosan beras sebanyak 9 ton yang terja
Ekonomi
BITVONLINE.COM -Kisah Shahnaz dan Radhika menjadi sorotan publik terkait permasalahan pajak Bea Cukai yang terlalu tinggi. Curhatan mereka di media sosial mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil bagi konsumen. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dalam mengenakan pajak dan prinsip keadilan sosial dalam masyarakat.
Dalam kisah Shahnaz, dia mengalami kejutan saat harus membayar pajak bea cukai sebesar Rp32 juta untuk paket berat 0,5 kg yang merupakan hadiah dari sahabatnya. Hal ini memunculkan pertanyaan, mengapa nominal pajak bisa begitu tinggi untuk sebuah hadiah yang seharusnya tidak dihitung sebagai transaksi pembelian?
Pihak Bea Cukai menjelaskan bahwa biaya tersebut termasuk dalam sanksi administrasi, namun hal ini masih menjadi bahan pertanyaan bagi banyak orang. Masyarakat merasa tidak adil ketika pajak yang harus dibayarkan jauh melebihi nilai barang yang diterima.
Baca Juga:
Kehebohan di media sosial mengenai pajak Bea Cukai yang membengkak mencerminkan ketidakpuasan luas terhadap kebijakan pajak yang dinilai memberatkan. Warganet menyuarakan kegelisahan mereka melalui komentar-komentar yang mencuatkan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap transparansi dan proporsionalitas kebijakan pajak ini.
Fenomena ini juga mencerminkan perlunya keterbukaan dan dialog antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah tarif pajak Bea Cukai yang tinggi benar-benar memberikan manfaat yang sepadan dengan beban yang ditanggung konsumen? Bagaimana memastikan bahwa kebijakan pajak ini tidak memberatkan bagi masyarakat?
Baca Juga:
Pertanyaan-pertanyaan ini menggugah untuk merenungkan ulang kebijakan pajak Bea Cukai dan bagaimana menerapkan prinsip keadilan sosial dalam praktiknya. Diskusi terbuka dan solusi yang adil dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini demi keseimbangan ekonomi dan keadilan bagi semua pihak terkait.
(N/014)
PEKAN BARU Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa kasus pengoplosan beras sebanyak 9 ton yang terja
EkonomiJAKARTA Kebakaran besar melanda Pasar Taman Puring yang terletak di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (28/7) sekitar puku
PeristiwaJAKARTA Laga final Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 akan menjadi pertandingan bersejarah. Untuk perta
NasionalBATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pembinaan warga
PemerintahanTAPSEL Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tapanuli Selatan secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Renca
PemerintahanTAPSEL Sekitar 3.000 peserta dari Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan antusias mengikuti ajang lari Martabe Run 2025 yang digelar oleh PT
OlahragaMEDAN Ustaz Abbas Rambe resmi menggugat Bupati Langkat, Syah Affandin, terkait persoalan pinjammeminjam uang yang belum terselesaikan. Da
Hukum dan KriminalMEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Medan terhadap tiga terdakwa kasus korupsi belanja ba
Hukum dan KriminalBLITAR Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Blitar, Budi Hartawan, menegaskan bahwa proses per
NasionalJAKARTA Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menemui massa aksi demo &039Indonesia Cemas&039 yang berlangsung
Nasional