"Mau Hadir Gimana?" SBY Berpotensi Absen di Sidang Tahunan MPR
JAKARTA Presiden ke6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpeluang tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPRDPD yang d
POLITIK
JAKARTA – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menjadi panggung ketegangan ketika Rusia dan China menggunakan hak veto mereka untuk menolak rancangan resolusi yang disponsori oleh Amerika Serikat terkait gencatan senjata di Gaza. Resolusi ini dianggap oleh keduanya sebagai ambigu dan tidak menekankan penghentian konflik dengan jelas.
Resolusi yang diajukan oleh AS, sekutu utama Israel, menyerukan pentingnya gencatan senjata segera dan berkelanjutan, sambil mengutuk serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Namun, Moskow menuduh Washington bermain dalam “pertunjukan munafik” yang tidak menekan Israel.
Dalam voting yang berlangsung pada Jumat lalu, Rusia dan China memanfaatkan hak veto mereka, sementara Aljazair memberikan suara menolak dan Guyana abstain. Meskipun ada dukungan dari anggota lainnya, termasuk Prancis dan Inggris, resolusi tersebut akhirnya ditolak.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, mengecam AS karena tidak melakukan upaya untuk mengendalikan Israel. Menurutnya, AS berbicara tentang gencatan senjata setelah “Gaza hampir terhapus dari muka bumi,” sementara resolusi yang diajukan AS hanya akan menjamin impunitas bagi Israel.
Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun, menambahkan bahwa usulan AS tersebut jauh dari harapan anggota dewan dan komunitas internasional. Dia menegaskan bahwa jika AS serius tentang gencatan senjata, mereka tidak akan terus memveto resolusi-resolusi sebelumnya.
Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, menyatakan bahwa veto Rusia dan China adalah tindakan yang “tidak hanya sinis, tetapi juga sepele.” Dia menyoroti bahwa keduanya tidak berkontribusi secara signifikan terhadap perdamaian atau respons kemanusiaan.
Keputusan veto ini menandai ketegangan yang berlanjut di tingkat internasional terkait konflik di Gaza, menegaskan bahwa upaya untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata masih memiliki rintangan besar di hadapan.
(AS)
JAKARTA Presiden ke6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpeluang tidak menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPRDPD yang d
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 12 saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) per
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaa
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto meminta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia segera ditanga
NASIONAL
SERDANG BEDAGAI Dua warga Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, tewas setelah sepeda motor yang mereka tumpangi tertabra
PERISTIWA
JAKARTA Komisi III DPR RI menggelar rapat tertutup untuk membahas kasus kematian Winda Lorenza Gowasa, mantan istri anggota Polri di Med
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar kebijakan publik Bambang Harymurti mendorong pembentukan lembaga pengelola aset yang independen dalam pembahasan Rancangan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta seluruh jajaran Kementerian HAM di berbagai daerah aktif turun ke masyara
NASIONAL
JAKARTA Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan langsung rangkaian upacara peringatan HUT ke81 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka terbila
NASIONAL
MEDAN Anggota Komisi I DPRD Kota Medan Robi Barus meminta dugaan jual beli jabatan yang menyeret eks Camat Medan Timur Fernanda diusut s
PEMERINTAHAN