
Mantan Anggota BPK RI Ahmadi Noor Supit Akan Segera Dipanggil KPK Terkait Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menjadwalkan ulang pemanggilan mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
Nasional
JAKARTA – Tauhid Ahmad, seorang Ekonom Senior di Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), mengidentifikasi bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) secara masif dan mendadak merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kelangkaan beras di Indonesia. Menurutnya, percepatan penyaluran bansos oleh pemerintah menjelang Pemilu telah mengakibatkan peningkatan tiba-tiba dalam permintaan beras, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan terhadap pasokan beras di pasar domestik.
Tauhid memaparkan bahwa pemerintah sebenarnya telah merencanakan untuk mengimpor beras sebanyak 1,8 hingga 2 juta ton. Namun, pasokan beras yang seharusnya didistribusikan ke pasar mengalami kekurangan karena adanya keputusan politik untuk mengalihkan sebagian pasokan tersebut ke program bansos.
“Momentum terjadinya kelangkaan beras ini disebabkan oleh peningkatan permintaan yang terjadi secara bersamaan, namun pasokan tidak mampu mengimbangi peningkatan tersebut karena keputusan politik terkait penyaluran bansos,” ungkap Tauhid.
Baca Juga:
Menurutnya, biasanya pemerintah telah merencanakan kebutuhan impor beras dan strategi distribusi pada bulan Maret. Namun, kebutuhan mendadak yang terjadi pada bulan Januari dan Februari tidak terduga sehingga memunculkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal, yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan beras.
Komentar Tauhid ini menyoroti kompleksitas dinamika antara kebijakan sosial dan kebutuhan pangan masyarakat, serta dampak politik terhadap ketersediaan pangan di Indonesia. Kelangkaan beras menjadi isu krusial karena beras merupakan komoditas pangan utama yang menjadi kebutuhan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan kebijakan pangan dan distribusi bantuan sosial dalam mengatasi tantangan ketersediaan pangan di negara ini.
Baca Juga:
(FZ/011)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan segera menjadwalkan ulang pemanggilan mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan
NasionalMEDAN Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Sumatera Utara, terus menggencarkan sweeping imunisasi di seluruh kecamatan dalam rangka menyuksesk
KesehatanJAKARTA Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, resmi menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya pada S
NasionalMEDAN Timnas Indonesia U17 akan mengawali perjuangan mereka di ajang Piala Kemerdekaan 2025 dengan menghadapi Timnas Tajikistan U17, S
NasionalJAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji tahun 2024, yang ditaksir menyebabkan
NasionalMEDAN Harga bahan pangan strategis seperti cabai merah dan bawang merah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali melonjak tajam pada p
EkonomiMEDAN Panitia Muktamar49 dari Pusat dan Daerah, Sabtu (09/08/2025) sore lalu, melihat langsung dari dekat pengerjaan dua gedung kembar ar
PeristiwaJAKARTA Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro
PolitikMEDAN Tiga tokoh Muhammadiyah sangat optimis Muktamar ke49 Muhammadiyah dan Aisyiyah di Sumatera Utara (Sumut) pada November 2027 menda
PeristiwaMEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) akan menyelenggarakan upacara detikdetik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
Nasional