Ekonom Tauhid Ahmad Sebut Beras Langka Karena ‘Bansos Dadakan’

JAKARTA – Tauhid Ahmad, seorang Ekonom Senior di Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), mengidentifikasi bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) secara masif dan mendadak merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kelangkaan beras di Indonesia. Menurutnya, percepatan penyaluran bansos oleh pemerintah menjelang Pemilu telah mengakibatkan peningkatan tiba-tiba dalam permintaan beras, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan terhadap pasokan beras di pasar domestik.

Tauhid memaparkan bahwa pemerintah sebenarnya telah merencanakan untuk mengimpor beras sebanyak 1,8 hingga 2 juta ton. Namun, pasokan beras yang seharusnya didistribusikan ke pasar mengalami kekurangan karena adanya keputusan politik untuk mengalihkan sebagian pasokan tersebut ke program bansos.

“Momentum terjadinya kelangkaan beras ini disebabkan oleh peningkatan permintaan yang terjadi secara bersamaan, namun pasokan tidak mampu mengimbangi peningkatan tersebut karena keputusan politik terkait penyaluran bansos,” ungkap Tauhid.

Baca Juga:

• TNI Koordinasi dengan Kejagung Terkait Dugaan Konten Negatif RUU TNI oleh Marcella Santoso
• Gapki dan SPKS Jalin Sinergi Perkuat Petani Sawit Menuju Industri Berkelanjutan

Menurutnya, biasanya pemerintah telah merencanakan kebutuhan impor beras dan strategi distribusi pada bulan Maret. Namun, kebutuhan mendadak yang terjadi pada bulan Januari dan Februari tidak terduga sehingga memunculkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal, yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan beras.

Komentar Tauhid ini menyoroti kompleksitas dinamika antara kebijakan sosial dan kebutuhan pangan masyarakat, serta dampak politik terhadap ketersediaan pangan di Indonesia. Kelangkaan beras menjadi isu krusial karena beras merupakan komoditas pangan utama yang menjadi kebutuhan pokok bagi mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan kebijakan pangan dan distribusi bantuan sosial dalam mengatasi tantangan ketersediaan pangan di negara ini.

Baca Juga:

• Bupati Madina dan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang Bahas Program Strategis untuk Percepatan Pembangunan Daerah
• Wabup Madina: Program MBG Bukan Sekadar Gizi, tapi Peluang Ekonomi Masyarakat

 

(FZ/011)

 

TNI Koordinasi dengan Kejagung Terkait Dugaan Konten Negatif RUU TNI oleh Marcella Santoso

Gapki dan SPKS Jalin Sinergi Perkuat Petani Sawit Menuju Industri Berkelanjutan

Bupati Madina dan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang Bahas Program Strategis untuk Percepatan Pembangunan Daerah

Wabup Madina: Program MBG Bukan Sekadar Gizi, tapi Peluang Ekonomi Masyarakat

Bentrok Mahasiswa Berujung Perusakan Kosan di Medan, Enam Orang Jadi Tersangka

Ephorus HKBP Sebut Danau Toba Seperti "Tong Sampah Raksasa", Desak Penutupan PT TPL dan Pengurangan Keramba Ikan