Ribuan Petani di New Delhi Akan Gelar Protes, Polisi Siapkan Pengamanan Ketat

NEW DELHI – Kepolisian India mengambil langkah tegas dengan memasang barikade berbahan logam dan beton di jalan raya yang mengarah ke ibu kota negara, New Delhi. Pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap rencana ribuan petani dari India utara yang berencana untuk bergerak menuju parlemen dalam aksi protes menuntut harga panen minimum. Agenda protes ini, yang disebut sebagai ‘Delhi Chalo’ atau ‘Pawai ke Delhi’, merupakan pengulangan dari agitasi yang dimulai pada akhir tahun 2020, yang menentang tiga rancangan undang-undang pertanian yang kontroversial di India.

Protes ini telah menjadi sorotan utama dalam politik India selama lebih dari satu tahun, yang mana ratusan pengunjuk rasa telah terbunuh dan ribuan lainnya terlibat dalam konfrontasi dengan pemerintah. Protes tersebut mencapai puncaknya ketika pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi akhirnya mencabut undang-undang tersebut, menyebabkan kekacauan dan ketegangan di seluruh negeri.

Sebelumnya, konvoi traktor panjang telah terlihat berkumpul di perbatasan antara New Delhi dan Haryana, menandai awal dari apa yang diharapkan menjadi unjuk rasa besar-besaran. Polisi segera merespons dengan memasang barikade dengan paku-paku logam, menyiapkan penjara sementara, dan merancang rute alternatif untuk ambulans sebagai tindakan antisipasi terhadap potensi kerusuhan.

Tidak hanya itu, polisi juga mengadopsi strategi baru dengan menguji coba penggunaan drone untuk menjatuhkan gas air mata di perbatasan Shambhu, dekat Ambala, sebagai upaya untuk mengendalikan situasi. Di samping itu, pihak berwenang juga memberlakukan larangan terhadap pertemuan publik yang melibatkan lebih dari lima orang di Delhi, sebagai langkah pengamanan tambahan.

Para petani di India memiliki kekuatan politik yang signifikan karena jumlah mereka yang besar, dan protes yang dijadwalkan berlangsung hanya beberapa bulan sebelum pemilihan umum 2024, membuat isu petani kemungkinan akan menjadi agenda utama dalam kampanye politik mendatang. Salah satu tuntutan utama dari para petani adalah perlindungan terhadap harga panen minimum (minimum support price/MSP) untuk hasil panen mereka. Meskipun pemerintah India telah menyetujui syarat ini pada tahun 2021, serikat petani menuduh bahwa pemerintah telah gagal memenuhi janjinya.

Selain itu, para petani juga menuntut implementasi rekomendasi Komisi Swaminathan antara tahun 2004-2006 yang menyoroti kesulitan yang dihadapi petani dan meningkatnya angka bunuh diri di kalangan mereka. Rekomendasi tersebut meliputi dana pensiun, pembebasan hutang, dan perawatan kesehatan bagi petani.

Meskipun demikian, setelah beberapa pembicaraan yang dilakukan pada hari Senin, pemerintah akhirnya setuju untuk menarik kasus-kasus terhadap para petani yang terdaftar selama agitasi tahun 2020-2021, serta memberikan kompensasi kepada keluarga petani yang meninggal selama protes tersebut. Meskipun demikian, delegasi pemerintah masih terus berdiskusi dengan para pemimpin serikat petani untuk menangani tuntutan-tuntutan lainnya.

Kisah protes petani ini menyoroti kompleksitas dan ketegangan dalam politik dan ekonomi India, serta ketegangan yang terus berlanjut antara pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia, India menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakatnya.

(A/08)