Mantan Kadis Pertanian Palas Dituntut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Program PSR
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menuntut dua terdakwa dalam perkara dugaan korupsi Program Perema
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Viralnya sebuah chat WhatsApp yang berisi tagihan pinjaman online senilai jutaan rupiah yang disertai ancaman penyebaran data pribadi jika tidak segera dilunasi telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memberikan tanggapannya terhadap kasus tersebut. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi dalam kasus ini.
Pertama, kemungkinan bahwa data pribadi yang digunakan dalam pinjaman tersebut telah disalahgunakan oleh pihak lain untuk mengakses pinjaman online. Namun, ada juga kasus di mana individu yang bersangkutan telah benar-benar melakukan pinjaman tetapi menolak mengakui keterlibatannya.
Friderica menekankan pentingnya bagi masyarakat yang mengalami masalah serupa untuk segera melaporkannya kepada OJK. Dia menjamin bahwa laporan tersebut akan diproses dengan serius, terutama jika terbukti bahwa individu yang bersangkutan tidak pernah menggunakan layanan pinjaman online.
Lebih lanjut, Friderica menyatakan bahwa jika pinjaman online yang melakukan penagihan tersebut adalah lembaga keuangan yang legal, maka keduanya, baik pelapor maupun pihak pinjaman, akan dipanggil untuk klarifikasi oleh OJK. Namun, jika pinjaman tersebut berasal dari lembaga ilegal, maka akan ditindaklanjuti oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
Pernyataan OJK ini memberikan arahan bagi masyarakat yang menjadi korban praktik penagihan yang mengancam tersebut. Langkah-langkah yang diambil OJK menunjukkan komitmennya dalam melindungi konsumen serta memberantas praktik ilegal dalam industri jasa keuangan.
(A/08)
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menuntut dua terdakwa dalam perkara dugaan korupsi Program Perema
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana kepada Pej
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Keluarga Febiola Br Febiola BrPurba, salah satu korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengikuti program Makan Bergizi Grat
PERISTIWA
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional bergerak beragam pada Selasa, 8 September 2026. Kenaikan harga masih mendominas
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah tengah membangun sistem digitalisasi perlindungan sosial untuk membuat penyaluran bantuan sosial atau bansos lebih te
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini lebih demokratis dibandingkan peme
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan kepolisian memeriksa pegawainya, Febrio Adiono, sebagai saksi dalam perkara yang berkai
HUKUM DAN KRIMINAL
SERANG Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Selasa, 8 September 2026. Erupsi terjadi pada pukul 05
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur hingga ke lingkungan permukiman warga. Salah satu upaya
PEMERINTAHAN
OlehNicholas Martua SiagianTERDENGAR ada harapan baru setelah aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). DPR RI berjanji akan mengesahkan
OPINI