Mantan Kadis Pertanian Palas Dituntut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Program PSR
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menuntut dua terdakwa dalam perkara dugaan korupsi Program Perema
HUKUM DAN KRIMINAL
YERUSALEM – Ribuan warga Israel memadati jalanan Yerusalem dalam sebuah aksi massa yang menggetarkan, menyerukan pembangunan kembali permukiman Yahudi di wilayah yang kontroversial, Jalur Gaza. Dalam aksi yang dilaporkan oleh AFP pada Senin (29/1/2024), kehadiran sejumlah menteri kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, termasuk Menteri Keamanan Nasional yang kontroversial, Itamar Ben-Gvir, menandakan dukungan dari pemerintahan yang beraliran radikal sayap kanan terhadap permukiman tersebut.
Meskipun Netanyahu telah secara tegas menolak ide pembangunan permukiman Yahudi di daerah kantong Palestina itu, aksi massa yang berlangsung di Yerusalem pada Minggu (28/1) menunjukkan adanya perubahan posisi dalam pemerintahan Israel. Momentum ini mencerminkan peningkatan pengaruh kelompok sayap kanan yang mengadvokasi pembangunan permukiman di wilayah tersebut.
Dalam konteks ini, para politisi yang mendukung agenda yang kontroversial tersebut, termasuk Ben-Gvir, mendorong Israel untuk “mendorong emigrasi sukarela” warga Palestina dari Jalur Gaza. Pernyataan tersebut menciptakan resonansi dengan pernyataan masa lalu yang telah menuai kecaman keras dari Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Israel, dan komunitas internasional yang lebih luas.
Kehadiran senjata api di antara beberapa peserta aksi dan penjualan kaos bertuliskan “Gaza adalah bagian dari tanah Israel” oleh para pedagang di sekitar lokasi aksi, menambah kompleksitas situasi dan menunjukkan tingkat ketegangan yang tinggi.
Para pembicara yang mengisi acara aksi massa tersebut, yang dihadiri oleh anggota partai politik yang mendukung Netanyahu serta beberapa menteri kabinet lainnya, secara tegas mendorong Perdana Menteri Israel untuk mewujudkan impian mereka yang kontroversial.
Di sisi lain, pendukung deportasi warga Palestina dari Jalur Gaza, dengan menganggap permukiman Yahudi sebagai satu-satunya cara untuk menjamin keamanan bagi warga Israel, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negara.
Dalam konteks yang penuh dengan ketegangan dan kontroversi ini, pertarungan antara berbagai kepentingan politik dan keamanan menegaskan bahwa konflik antara Israel dan Palestina masih menjadi isu yang kompleks dan sulit untuk dipecahkan. Dengan demikian, tantangan bagi kedua belah pihak untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan semakin mendesak, sementara ketegangan di wilayah tersebut terus berlanjut.
(A/08)
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Lawas menuntut dua terdakwa dalam perkara dugaan korupsi Program Perema
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana kepada Pej
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Keluarga Febiola Br Febiola BrPurba, salah satu korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengikuti program Makan Bergizi Grat
PERISTIWA
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional bergerak beragam pada Selasa, 8 September 2026. Kenaikan harga masih mendominas
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah tengah membangun sistem digitalisasi perlindungan sosial untuk membuat penyaluran bantuan sosial atau bansos lebih te
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini lebih demokratis dibandingkan peme
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan kepolisian memeriksa pegawainya, Febrio Adiono, sebagai saksi dalam perkara yang berkai
HUKUM DAN KRIMINAL
SERANG Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Selasa, 8 September 2026. Erupsi terjadi pada pukul 05
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur hingga ke lingkungan permukiman warga. Salah satu upaya
PEMERINTAHAN
OlehNicholas Martua SiagianTERDENGAR ada harapan baru setelah aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). DPR RI berjanji akan mengesahkan
OPINI