JAKARTA – Lebih dari 40 mantan pejabat senior keamanan nasional Israel, ilmuwan, dan pemimpin bisnis terkemuka menandatangani surat tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Israel Isaac Herzog dan Ketua Knesset Amir Ohana. Mereka menegaskan agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dicopot dari jabatannya. Pada Kamis, 26 Januari.
Surat tersebut mengandung kecaman terhadap koalisi yang dibentuk oleh Netanyahu untuk membentuk pemerintahan sayap kanan, serta terhadap upaya Netanyahu untuk merombak sistem peradilan Israel. Para penandatangan surat ini, di antaranya mantan kepala IDF seperti Moshe Ya’alon dan Dan Halutz, serta tokoh-tokoh penting dalam badan intelijen Mossad seperti Tamir Pardo dan Danny Yatom, juga menganggap bahwa perombakan sistem peradilan telah melemahkan keamanan Israel, dengan dampaknya terlihat pada serangan pada tanggal 7 Oktober.
Mereka menyalahkan Netanyahu atas keadaan yang dianggap mengarah pada kejadian brutal yang menimpa warga Israel, termasuk pembunuhan lebih dari 1.200 orang, luka-luka lebih dari 4.500 orang, dan penculikan lebih dari 230 orang, di mana lebih dari 130 orang masih ditahan oleh Hamas. Surat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab atas darah korban ada pada Netanyahu.
Surat ini juga menggambarkan kekhawatiran terkait situasi politik internal Israel, dengan jajak pendapat yang menunjukkan Likud, partai politik Netanyahu, berada di urutan kedua jika pemilu diadakan hari ini, sedangkan partai Persatuan Nasional yang dipimpin oleh mantan kepala staf IDF Benny Gantz menempati urutan pertama. Meskipun rencana pemilu berikutnya direncanakan pada 2026, terdapat protes dan seruan untuk pemilu lebih awal.
https://youtu.be/KLB6heVCrBw
Para penandatangan surat ini menutup surat mereka dengan permohonan agar perdana menteri diganti, sambil memberikan peringatan bahwa bangsa Israel dan sejarah Yahudi tidak akan memaafkan jika tanggung jawab nasional tidak dipenuhi sepenuhnya. Meskipun mantan presiden dan ketua parlemen tidak memiliki kewenangan untuk mencopot perdana menteri secara sepihak, surat ini juga didistribusikan kepada anggota Knesset yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.
(A/08)
MEDAN Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan sejumlah wilayah di Kota Medan masih tergolong rawan kejahat
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke10 dan ke12, Jusuf Kalla, dilaporkan ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penistaan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Putusan bebas terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, telah be
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPTENG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau kondisi sempadan sungai sekaligus menemui warga terdampak banjir b
PEMERINTAHAN
SERANG Pernyataan kontroversial terungkap dalam sidang kasus dugaan pemerasan terhadap warga negara Korea Selatan yang melibatkan oknum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menanggapi santai laporan Direktur Utama PT Sinkos Multimedia Mandi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan negosiasi pembelian minyak mentah dan liquefied petrole
EKONOMI
JAKARTA Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang menyebut Pres
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Selebgram Clara Shinta mengaku menerima somasi dari seorang perempuan bernama Tri Indah Ramadani, yang diduga terkait dengan ung
ENTERTAINMENT
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar kerja sama antara Indonesia dan Rusia terus diperk
NASIONAL
