JAKARTA – Lebih dari 40 mantan pejabat senior keamanan nasional Israel, ilmuwan, dan pemimpin bisnis terkemuka menandatangani surat tuntutan yang ditujukan kepada Presiden Israel Isaac Herzog dan Ketua Knesset Amir Ohana. Mereka menegaskan agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dicopot dari jabatannya. Pada Kamis, 26 Januari.
Surat tersebut mengandung kecaman terhadap koalisi yang dibentuk oleh Netanyahu untuk membentuk pemerintahan sayap kanan, serta terhadap upaya Netanyahu untuk merombak sistem peradilan Israel. Para penandatangan surat ini, di antaranya mantan kepala IDF seperti Moshe Ya’alon dan Dan Halutz, serta tokoh-tokoh penting dalam badan intelijen Mossad seperti Tamir Pardo dan Danny Yatom, juga menganggap bahwa perombakan sistem peradilan telah melemahkan keamanan Israel, dengan dampaknya terlihat pada serangan pada tanggal 7 Oktober.
Mereka menyalahkan Netanyahu atas keadaan yang dianggap mengarah pada kejadian brutal yang menimpa warga Israel, termasuk pembunuhan lebih dari 1.200 orang, luka-luka lebih dari 4.500 orang, dan penculikan lebih dari 230 orang, di mana lebih dari 130 orang masih ditahan oleh Hamas. Surat tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab atas darah korban ada pada Netanyahu.
Baca Juga:
Surat ini juga menggambarkan kekhawatiran terkait situasi politik internal Israel, dengan jajak pendapat yang menunjukkan Likud, partai politik Netanyahu, berada di urutan kedua jika pemilu diadakan hari ini, sedangkan partai Persatuan Nasional yang dipimpin oleh mantan kepala staf IDF Benny Gantz menempati urutan pertama. Meskipun rencana pemilu berikutnya direncanakan pada 2026, terdapat protes dan seruan untuk pemilu lebih awal.
https://youtu.be/KLB6heVCrBw
Baca Juga:
Para penandatangan surat ini menutup surat mereka dengan permohonan agar perdana menteri diganti, sambil memberikan peringatan bahwa bangsa Israel dan sejarah Yahudi tidak akan memaafkan jika tanggung jawab nasional tidak dipenuhi sepenuhnya. Meskipun mantan presiden dan ketua parlemen tidak memiliki kewenangan untuk mencopot perdana menteri secara sepihak, surat ini juga didistribusikan kepada anggota Knesset yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan tersebut.
(A/08)
TAPANULI SELATAN Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79 Tahun 2025, Polres Tapanuli Selatan bekerja sama dengan Palang Merah I
Nasional
ACEH UTARA Seorang warga Kabupaten Aceh Utara, berinisial EM (30), akhirnya berhasil kembali ke Tanah Air setelah lebih dari dua tahun m
Peristiwa
MEDAN Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tengah menelusuri status perizinan
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke79, Polsek Batangtoru, Polres Tapanuli Selatan menyalurkan bantuan sosi
Nasional
BATU BARA Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan mendeteksi penyakit sejak dini, Pemerintah
Kesehatan
JAKARTA Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru dilantik, Rilke Je
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Mantan Penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), berinisi
Hukum dan Kriminal
MEDAN Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengungkapkan rencana pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas) mod
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengambil langkah hukum tegas terhadap selebgram Lisa Mariana. Melalui kuasa hukumnya, R
Entertainment
WASHINGTON DC Dunia dikejutkan oleh pernyataan terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara terbuka membela Iran dan mengec
Internasional
