Gibran Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan: Koruptor Harus Dimiskinkan!
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menko Polhukam, Mahfud Md, merilis pernyataan yang memberikan klarifikasi terkait komentarnya, sebelumnya mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Mahfud Md mengklarifikasi bahwa pernyataan sebelumnya terkait bukti yang tidak cukup seharusnya merujuk pada penetapan tersangka tanpa bukti yang memadai.
Dalam klarifikasinya, Mahfud Md menyatakan bahwa hingga saat ini masih banyak kasus di mana seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga penegak hukum, termasuk KPK, namun belum juga disidangkan karena bukti yang dimiliki belum memadai. Pernyataan tersebut diperinci dengan pengakuan bahwa situasi seperti ini dapat menyiksa individu yang menjadi tersangka tanpa dasar bukti yang cukup.
Meskipun mengakui bahwa KPK telah melaksanakan OTT dengan baik dan mampu membuktikan hasilnya, Mahfud Md menekankan bahwa kritik sebelumnya lebih mengarah pada kasus-kasus tertentu di mana penanganan bukti dan proses hukum tidak memadai. Klarifikasi ini mencoba merinci sudut pandang Mahfud Md terhadap peran KPK dan upaya yang harus dilakukan untuk memastikan proses hukum yang adil dan efektif.
Pernyataan kontroversial sebelumnya, di mana Mahfud Md menyebutkan bahwa KPK kerap melakukan kesalahan, kemudian mendapat klarifikasi yang lebih rinci dan memberikan gambaran lebih akurat tentang pandangannya terhadap permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait OTT dan penanganan kasus korupsi. (Ayu lestari)
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa korupsi masih menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan pemba
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BNI 2026 kembali dibuka untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempero
EKONOMI
JAKARTA Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk F. Paulus menegaskan bahwa politik seharusnya di
POLITIK
JAKARTA Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik Sudaryati Deyang setelah dilantik Presiden
NASIONAL
JAKARTA Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran nasional menunjukkan tren yang bervariasi pada Minggu, 26
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) tidak mengalami perubahan pada perdagangan Minggu, 26 Juli 2026. Harga emas Ant
EKONOMI
BINJAI Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai memberikan apresiasi kepada Satuan Reserse Narkob
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJUNGBALAI Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung bersama Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim mengunjungi seorang anak berinis
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai terus memberikan pendampingan kepa
PEMERINTAHAN
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Binjai menggelar dialog interaktif bertema Memajukan Ekonomi, Menegakkan Keadil
POLITIK