JAKARTA -Asosiasi pengusaha di Indonesia mengapresiasi keputusan pemerintah yang menetapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% hanya untuk barang mewah yang dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024.
Beberapa asosiasi yang menyatakan dukungannya antara lain Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).
Menurut Handaka Santosa, Ketua Komite Perdagangan Dalam Negeri APINDO sekaligus Ketua Umum APREGINDO, kebijakan ini adalah langkah bijaksana yang menjaga daya beli masyarakat secara umum dan berupaya meningkatkan konsumsi rumah tangga. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan kepastian dan keadilan bagi sektor usaha.
Baca Juga:
“Kami mengapresiasi kebijakan ini karena mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan negara dan kepentingan masyarakat serta pelaku usaha. Kebijakan yang terukur ini tidak hanya mendorong daya beli masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri di tengah tantangan ekonomi global,” ujar Handaka dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (4/1/2025).
Selain itu, Handaka juga menilai masa transisi selama tiga bulan yang diberikan pemerintah sebagai langkah bijak untuk memberikan waktu bagi dunia usaha mempersiapkan penerapan kebijakan ini secara maksimal. Sosialisasi teknis yang akan dilakukan oleh pemerintah bersama asosiasi sektoral diharapkan dapat memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar dan sesuai rencana.
Baca Juga:
APINDO bersama asosiasi sektoral lainnya berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini dan percaya bahwa dialog yang erat antara pemerintah dan dunia usaha akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini juga diharapkan dapat memperkuat daya saing industri dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.
(N/014)
NEW YORK Sebuah video yang memperlihatkan sekelompok individu mengacungkan kertas bertuliskan Free Aceh, Free Papua, dan Free Maluku
Internasional
DEEN HAG Kamar Banding Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) pada Kamis (24/4) secara resmi menolak permintaan I
Internasional
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima, menyatakan pembelaannya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah polemik dugaan ijazah
Politik
JAKARTA Produksi beras nasional menunjukkan tren positif yang signifikan. Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Commu
Ekonomi
JAKARTA Kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah tinggal yang berada di kawasan padat penduduk di Jalan Kalibaru Timur Nomor 6, Kecamatan Ke
Peristiwa
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mengajak Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) untuk berperan ak
Pemerintahan
TANGERANG Misteri penemuan mayat pria dalam karung di saluran got kawasan Jalan Daan Mogot KM 21, Batuceper, Kota Tangerang, akhirnya terun
Hukum dan Kriminal
DEPOK Publik sempat dihebohkan dengan kabar hilangnya seorang anak usai pulang sekolah di Depok, Jawa Barat, pada Rabu (23/4/2025). Kabar t
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau kondisi jalan rusak yang membentang dari Labuha
Pemerintahan
JAKARTA Hubungan diplomatik antara India dan Pakistan kembali memanas usai tragedi pembantaian turis lokal di wilayah Kashmir. India menudu
Internasional
