Bahlil Buka-bukaan Soal Penghapusan Pengecer LPG 3 Kg

JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan alasan di balik kebijakan pemerintah yang menghapus pengecer dalam distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg. Kebijakan ini diambil karena adanya praktik permainan harga yang merugikan rakyat kecil.

"Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur aja, harganya itu kan kaya rakyat itu harusnya tidak lebih dari Rp 5.000-Rp 6.000," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Baca Juga:

• Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Pastikan Kualitas Pertamax Sesuai Standar, Isu Oplosan Dibantah
• Bahlil Geram! Harga LPG 3 Kg Melonjak, Subsidi Rakyat Raib?

Bahlil merinci bahwa subsidi yang digelontorkan pemerintah untuk LPG 3 kg sebesar Rp 12.000 per kilogram, namun ada kelompok tertentu yang membeli gas dengan jumlah yang tidak wajar. Hal ini menyebabkan harga yang seharusnya terjangkau bagi masyarakat, justru dimainkan oleh beberapa pihak.

"Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan regulasi yang menghapus pengecer sebagai distributor gas LPG 3 kg. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemerintah dapat mengontrol harga secara wajar," tambahnya.

Baca Juga:

• Kebijakan Subsidi LPG 3 Kg: Antara Harapan dan Realita
• MUI Tegaskan Haram bagi Orang Kaya Gunakan Gas 3 Kg dan Pertalite Bersubsidi

Bahlil menegaskan bahwa tujuan kebijakan ini adalah untuk menertibkan distribusi LPG 3 kg agar harga dan volumenya tetap terjaga. Jika terjadi penyalahgunaan harga di pangkalan, pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut izin pangkalan tersebut.

"Jika pangkalan bermain harga, izin mereka bisa dicabut. Pemerintah akan terus memantau agar harga LPG 3 kg tetap terjangkau," jelas Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut bahwa para pengecer yang sudah memenuhi syarat akan dinaikkan statusnya menjadi pangkalan agar harga dapat diawasi dengan lebih baik. Ini dianggap sebagai langkah transisi untuk menghindari penyalahgunaan.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, juga mengungkapkan bahwa mulai 1 Februari 2025, pengecer LPG 3 kg akan bertransformasi menjadi pangkalan. Pangkalan yang baru ini akan mendapatkan nomor induk perusahaan untuk memastikan harga yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Tujuan transformasi pengecer menjadi pangkalan adalah untuk memutus mata rantai penyaluran LPG 3 kg yang berpotensi menyebabkan oversupply dan penyalahgunaan distribusi," kata Yuliot.

Dengan adanya perubahan ini, pemerintah berharap distribusi LPG 3 kg lebih terkontrol dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(dt/n14)