JAKARTA - Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara resmi ditetapkan sebagai Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) Tahun 2025 oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat.
Penunjukan ini diumumkan dalam sebuah audiensi Kemenkeu Satu Jakarta bersama Gubernur Jakarta yang diadakan di Balai Kota Jakarta pada Senin (10/3/2025).
Penunjukan Pramono Anung sebagai Renjani merupakan bentuk apresiasi atas dedikasinya dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan masyarakat Jakarta.
Baca Juga:
Program ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi serta kepatuhan pajak yang lebih baik di ibu kota.
Saat mengenakan rompi Renjani, Pramono mengungkapkan candaan ringan yang bernilai mendalam, "Kalau ukurannya pas, berarti laporan SPT Tahunan saya juga sudah pas!" Pernyataan ini mencerminkan komitmennya terhadap kewajiban pajak dan menjadi ajakan bagi masyarakat untuk melaporkan pajak dengan tepat dan sesuai aturan.
Baca Juga:
Dalam kesempatan itu, Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung kolaborasi dengan Kemenkeu Satu DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak dan pengelolaan fiskal daerah.
"Saya ingin ada perubahan agar Jakarta menjadi lebih baik dan dapat menjadi mitra strategis Kemenkeu," ujarnya, dikutip dari keterangan resmi.
Program Renjani merupakan sebuah inisiatif yang melibatkan berbagai elemen, termasuk mahasiswa dan tokoh publik, untuk memperkuat komunikasi antara DJP dan masyarakat.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dan cara-cara pelaporan yang benar.
Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat, Farid Bachtiar, mengungkapkan harapannya agar Pemerintah Provinsi Jakarta dapat mendorong peran Dasawisma serta RT/RW dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di tingkat akar rumput.
"Untuk itu, diperlukan regulasi yang mendukung implementasi kebijakan ini," tambahnya.
Farid juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan SPT Tahunan sebelum batas akhir, yakni 31 Maret 2025 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2025 untuk Wajib Pajak Badan.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi senilai miliaran rupiah yang terjadi
Nasional
YOGYAKARTA Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Wiryawan Chandra, menilai mantan Presiden Joko Widodo (Jok
Politik
PYONGYANG Pemerintah Korea Utara mengeluarkan pernyataan keras terhadap aksi militer Amerika Serikat (AS) yang menyerang tiga fasilitas
Internasional
IRAN PT Pertamina (Persero) mulai mengambil langkah strategis untuk mengantisipasi dampak serius dari potensi penutupan Selat Hormuz oleh I
Ekonomi
MEDAN Ribuan warga Lingkungan 16, 17, dan 20 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, melakukan aksi blokade Jalan Alu
Nasional
SIBOLGA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara Ke79 Tahun 2025, Polres Sibolga menggelar upacara ziarah rombongan dan tabur bunga di
Nasional
JAKARTA Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian meningkat menyusul serangan Amerika Serikat yang bergabung dengan Israel terhadap tiga
Ekonomi
SIBOLGA Menyambut Hari Bhayangkara ke79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, Polres Sibolga menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Donor Darah di Aul
Nasional
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si sangat menegaskan kepada seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Batu Bara agar b
Pemerintahan
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Arso Sadewo (AS), Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), sebagai saksi d
Nasional
