Nilai Ekspor Minyak Kelapa RI Naik 43 Persen Meski Volume Turun, Ini Penyebabnya
JAKARTA Kinerja ekspor minyak kelapa Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan pasokan global dan fluktuasi produk
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA — Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menegaskan partainya menolak keras gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar keluarga Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri dalam Pilpres.
Menurut Ali, gugatan itu bersifat diskriminatif.
"Tidak boleh ada diskriminasi di mata hukum, sehingga PSI menolak keras perlakuan secara diskriminatif. Tapi di sisi lain kami hormati hak orang yang menguji pasal tersebut," ujar Ali saat ditemui di Klender, Jakarta Timur, Jumat (27/2/2026) malam.Baca Juga:
Ali menekankan bahwa negara wajib melindungi semua hak warga negara tanpa pandang bulu.
"Tidak ada orang di dunia ini yang memilih dilahirkan oleh siapa. Jadi semua hak anak, semua hak masyarakat harus dilindungi negara," tambahnya.
Ia menegaskan baik anak Presiden, anak Wakil Presiden, maupun anak petani memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses demokrasi.
Sebelumnya, dua advokat, Raden Nuh dan Dian Amalia, mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, yang teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026.
Permohonan tersebut meminta MK melarang keluarga sedarah atau semenda dari Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.
Pemohon menilai ketentuan Pasal 169 UU Pemilu yang tidak mengatur larangan konflik kepentingan berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu.
Mereka juga berpendapat kondisi tersebut bisa menegasikan prinsip negara hukum demokratis serta hak warga negara untuk memperoleh pemilu yang adil dan berintegritas.
Sebagai informasi, contoh anak Presiden/Wapres yang sedang menjabat ikut Pilpres adalah Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden ke-7 Joko Widodo, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029.
Ali menegaskan, aspirasi dan hak individu untuk ikut pemilu harus dihormati, dengan tetap mengedepankan prinsip kesetaraan dan perlindungan hukum bagi semua warga negara.*
JAKARTA Kinerja ekspor minyak kelapa Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan pasokan global dan fluktuasi produk
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut akan menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di
NASIONAL
MEDAN Kasus pembunuhan yang melibatkan anak di bawah umur kembali mencuat di Kota Medan. Seorang anak perempuan berinisial Al (12) didug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemadaman listrik massal atau blackout yang sempat melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada pertengahan Mei 2026 kembali menyor
PERISTIWA
JAKARTA Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Utama PT Khazanah Tamma Internasional atau Hanania Group, Ahmad Syah Farhan, sebagai tersan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengakhiri kunjungan kenegaraan ke Prancis dengan membawa kesepakatan komersial baru senilai total
NASIONAL
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka terkait tujuan dan capaian kunjun
NASIONAL
JAKARTA Jusuf Muda Dalam (JMD) merupakan salah satu tokoh politik yang pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral pada periode 19
SOSOK
BANDA ACEH Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banda Aceh menetapkan dua mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) sebagai tersangka dalam ka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Honor resmi memasarkan ponsel kelas menengah terbarunya, Honor X6c, di Indonesia sejak Maret 2026.Perangkat ini diposisikan seba
SAINS DAN TEKNOLOGI