Dino Patti Djalal Ungkap SBY Tak Pernah Tergoda Perpanjang Kekuasaan Selama Dua Periode Jabatannya
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengungka
POLITIK
JAKARTA — Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menegaskan partainya menolak keras gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar keluarga Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri dalam Pilpres.
Menurut Ali, gugatan itu bersifat diskriminatif.
"Tidak boleh ada diskriminasi di mata hukum, sehingga PSI menolak keras perlakuan secara diskriminatif. Tapi di sisi lain kami hormati hak orang yang menguji pasal tersebut," ujar Ali saat ditemui di Klender, Jakarta Timur, Jumat (27/2/2026) malam.Baca Juga:
Ali menekankan bahwa negara wajib melindungi semua hak warga negara tanpa pandang bulu.
"Tidak ada orang di dunia ini yang memilih dilahirkan oleh siapa. Jadi semua hak anak, semua hak masyarakat harus dilindungi negara," tambahnya.
Ia menegaskan baik anak Presiden, anak Wakil Presiden, maupun anak petani memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses demokrasi.
Sebelumnya, dua advokat, Raden Nuh dan Dian Amalia, mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, yang teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026.
Permohonan tersebut meminta MK melarang keluarga sedarah atau semenda dari Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.
Pemohon menilai ketentuan Pasal 169 UU Pemilu yang tidak mengatur larangan konflik kepentingan berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu.
Mereka juga berpendapat kondisi tersebut bisa menegasikan prinsip negara hukum demokratis serta hak warga negara untuk memperoleh pemilu yang adil dan berintegritas.
Sebagai informasi, contoh anak Presiden/Wapres yang sedang menjabat ikut Pilpres adalah Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden ke-7 Joko Widodo, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029.
Ali menegaskan, aspirasi dan hak individu untuk ikut pemilu harus dihormati, dengan tetap mengedepankan prinsip kesetaraan dan perlindungan hukum bagi semua warga negara.*
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, mengungka
POLITIK
PADANG LAWAS Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Padang Lawas menangkap seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengingatkan pekerja di Indonesia untuk bersiap menghadapi percepatan perubahan teknologi, ter
NASIONAL
KUPANG Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena memilih berjalan kaki dari Rumah Jabatan menuju Kantor Gubernur NT
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan sopir hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Khamozaro Waruwu, mengakui telah mencuri emas milik atasannya sekaligus membakar
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyatakan pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja keras
EKONOMI
LABUSEL Bupati Labuhanbatu Selatan Fery Sahputra Simatupang menghadiri kegiatan Halal Bihalal sekaligus dialog interaktif bersama Karang
PEMERINTAHAN
SOLO Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah, menolak gugatan citizen lawsuit (CLS) terkait ijazah mantan Presiden ke7 Joko Widodo. Majelis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Xiaomi mengonfirmasi peluncuran ponsel flagship terbarunya, Redmi K90 Max, yang dijadwalkan hadir pada akhir April 2026. Menjela
SAINS DAN TEKNOLOGI