Bongkar Mega Skandal Haji Rp622 Miliar, KPK Siap 'Gempur' Sidang Yaqut Pakai 303 Saksi
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran DEN di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas perkembangan ekonomi nasional hingga percepatan transformasi digital pemerintahan.
Pertemuan itu berlangsung pada Selasa (14/7/2026). Momen tersebut dibagikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet.
Dalam pertemuan tersebut, Dewan Ekonomi Nasional menyampaikan laporan terkait kondisi terbaru perekonomian Indonesia serta sejumlah masukan strategis untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah perubahan dan tantangan global.Baca Juga:
"Dewan Ekonomi Nasional melaporkan perkembangan terkini perekonomian nasional sekaligus menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait penguatan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global," ujar Teddy.
Selain membahas sektor ekonomi, DEN juga melaporkan perkembangan Government Technology (GovTech) atau teknologi pemerintahan yang menjadi bagian dari upaya percepatan digitalisasi layanan publik.
Menurut Teddy, penyempurnaan GovTech dilakukan untuk meningkatkan kualitas data pemerintah serta memastikan berbagai program dan bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Sehingga meminimalkan kesalahan sasaran, memperkuat efektivitas penyaluran bantuan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, efisien, dan transparan," jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Luhut hadir bersama sejumlah anggota DEN, di antaranya Mari Elka Pangestu, Chatib Basri, Firman Hidayat, Tubagus Nugraha, dan Pantro Pander Silitonga.
Selain jajaran DEN, sejumlah menteri juga turut hadir dalam pertemuan itu, seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi sekaligus mendorong digitalisasi birokrasi agar pelayanan publik semakin efektif dan transparan.* (k/dh)
JAKARTA Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan sekitar 303 saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji 20232
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI resmi menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 20262031. Destry akan menggantikan Perry Wa
EKONOMI
JAKARTA Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara soal kebijakan sekolah yang tetap berjalan di tengah kondisi kabut as
KESEHATAN
TANJAB TIMUR Kondisi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, kembali menjadi sorotan. Bagia
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Seorang pemuda berinisial NF alias Enong (19) diamankan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana pencabulan terhadap per
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di Sumatera Utara mengalami kenaikan mulai 1 September 2026. Penyesuaian harga dilakukan
EKONOMI
JAKARTA Emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang tahun ini mencapai 17,1 juta ton metrik. Angka ter
NASIONAL
JAKARTA DPR RI menyelesaikan 16 rancangan undangundang (RUU) untuk disahkan menjadi undangundang sepanjang tahun sidang 20252026. Capai
POLITIK
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan menjadikan kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan untuk memperbaiki diri. Menu
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit rumah mewah milik Anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni (VLA). Pen
HUKUM DAN KRIMINAL