TNI Respons Film “Pesta Babi”: Jangan Benturkan Masyarakat dan Program Pemerintah
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA – Pemerintah berencana mempercepat reformasi sistem pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi atau Govtech (government technology).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan mengusulkan agar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. ditugaskan sebagai penyedia infrastruktur digital publik.
Menurut Luhut, penerapan teknologi ini akan berdampak besar terhadap efisiensi birokrasi dan pengurangan potensi penyimpangan manusia.Baca Juga:
"Ini seperti mencari equilibrium yang pas antara teknologi dan interaksi manusia. Dengan bertemu mesin, efisiensi meningkat, korupsi berkurang, dan membuat Indonesia lebih produktif," katanya saat peluncuran website DEN, Jumat (13/2/2026).
Luhut menekankan penggunaan infrastruktur digital publik dapat menekan biaya dibandingkan program e-KTP yang membutuhkan anggaran besar.
"Kita tidak keluar uang. Infrastruktur, saya usulkan ke Presiden, kita pakai Telkom saja. Telkom diperkuat, sehingga semua langsung bekerja dalam satu tim yang kuat dan menguntungkan," ujarnya.
Program Govtech ini akan digulirkan secara bertahap dengan target peluncuran nasional pada Oktober 2026, dengan rencana rollout yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto dan Bank Dunia.
Luhut menegaskan pendekatan bertahap ini penting agar reformasi digital berjalan berkelanjutan dan terintegrasi.
Govtech diharapkan menjadi fondasi transformasi pemerintahan, mengurangi intervensi manual, mempercepat pelayanan publik, dan meminimalkan praktik korupsi.
Pemanfaatan infrastruktur milik BUMN diharapkan menjadikan implementasi lebih efisien dan terkontrol.
"Teknologi tidak menggantikan manusia sepenuhnya, tetapi menjadi pendorong efisiensi dan pengawasan yang lebih baik. Tujuannya agar birokrasi lebih cepat, transparan, dan akuntabel," tutup Luhut.*
JAKARTA Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto merespons pemutaran film dokumenter Pesta Babi K
NASIONAL
JAKARTA Narapidana tetap memiliki hak untuk menempuh pendidikan tinggi, termasuk program magister (S2), selama menjalani masa pidana di
NASIONAL
JAKARTA Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai rencana Presiden ke7 RI Joko Widodo melakukan kunjungan keliling ke berba
POLITIK
KUPANG Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis rakyat dalam pembangunan nasion
EKONOMI
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 20
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik melalui
PEMERINTAHAN
LAMPUNG Kasus kecelakaan maut bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang menewaska
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sejumlah pengamat politik menilai sanksi teguran keras dari Partai Gerindra terhadap Anggota DPRD Jember Achmad Syahri Assidiqi be
POLITIK
PATI Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak boleh tercoreng oleh pr
NASIONAL
TAPTENG Polres Tapanuli Tengah (Tapteng) mengamankan seorang personel kepolisian berinisial Aipda JEB yang diduga terlibat dalam penyalahg
HUKUM DAN KRIMINAL