Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Padangsidimpuan, BMKG Sebut Tak Berpotensi Tsunami
PADANGSIDIMPUAN Gempa bumi bermagnitudo 3,1 mengguncang wilayah Kabupaten Padangsidimpuan, Sumatera Utara, pada Jumat, 23 Oktober 2026,
PERISTIWA
JAKARTA - Sejumlah asosiasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan keluhan terkait pola kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka menilai hubungan kemitraan yang berjalan saat ini belum memberikan keseimbangan bagi para pengelola dapur.
Keluhan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Syawaludin Aweng mengatakan pihak mitra dapur kerap menjadi pihak yang disorot ketika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan program MBG, termasuk kasus kejadian luar biasa (KLB) akibat dugaan keracunan makanan.Baca Juga:
"Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional," ujar Syawaludin dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan, BGN memiliki program MBG, sementara mitra bertugas menyediakan fasilitas pendukung seperti dapur dan operasional pelayanan makanan. Namun, menurutnya, ketika muncul masalah di lapangan, mitra dapur yang sering dianggap bertanggung jawab penuh.
"Satu yang menjadi catatannya bahwa ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program. Yang punya fasilitas itu kami. Dalam segala hal kami yang terluka. Ada keracunan, mitra yang dianggap salah," katanya.
Syawaludin menyebut beberapa dapur mitra bahkan harus menerima sanksi berupa penghentian sementara operasional ketika terjadi kasus keracunan makanan.
"Kami hanya menyediakan fasilitas. Tapi begitu ada keracunan dapur kami yang di-suspend," ujarnya.
Karena itu, asosiasi mitra meminta DPR ikut mendorong adanya perbaikan sistem kemitraan antara pengelola dapur dengan BGN agar tanggung jawab dan mekanisme penanganan masalah dapat berjalan secara adil.
Syawaludin bahkan menyampaikan ancaman penghentian operasional dapur MBG secara nasional apabila tidak ada perubahan dalam pola kerja sama tersebut.
"Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada bapak ibu di sini," tegasnya.
"Kalau kemudian kami dikecewakan, kami semua siap gembok dapur secara nasional," sambung dia.
PADANGSIDIMPUAN Gempa bumi bermagnitudo 3,1 mengguncang wilayah Kabupaten Padangsidimpuan, Sumatera Utara, pada Jumat, 23 Oktober 2026,
PERISTIWA
JAKARTA Tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Bareskrim Polri membongkar dugaan penyelun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada m
POLITIK
CIREBON Sebanyak 395 orang mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ko
PERISTIWA
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada perdagangan Jumat, 23 Oktober 2026. Rupiah turun 0,06
EKONOMI
BIREUEN Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor (Satlantas Polres) Bireuen mulai menggencarkan sosialisasi menjelang pelaksanaan Operasi Pat
NASIONAL
LANGKAT Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) telah mengeksekusi Imran, mantan Kepala Desa Tapak Kuda, Kabupaten Langkat, yang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menunda eksekusi terhadap Alexander Halim alias Akuang alias Lim Sia Cheng, terpida
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mendalami peran Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam pengembangan kas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi di lingkungan Balai
HUKUM DAN KRIMINAL