Mitra MBG Curhat ke DPR, Soroti Nasib Dapur Saat Ada Kasus Keracunan

JAKARTA - Sejumlah asosiasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan keluhan terkait pola kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Mereka menilai hubungan kemitraan yang berjalan saat ini belum memberikan keseimbangan bagi para pengelola dapur.

Keluhan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Syawaludin Aweng mengatakan pihak mitra dapur kerap menjadi pihak yang disorot ketika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan program MBG, termasuk kasus kejadian luar biasa (KLB) akibat dugaan keracunan makanan.

Baca Juga:

• LPSK Tolak Pengajuan Justice Collaborator Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Ini Alasannya

"Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional," ujar Syawaludin dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan, BGN memiliki program MBG, sementara mitra bertugas menyediakan fasilitas pendukung seperti dapur dan operasional pelayanan makanan. Namun, menurutnya, ketika muncul masalah di lapangan, mitra dapur yang sering dianggap bertanggung jawab penuh.

"Satu yang menjadi catatannya bahwa ini adalah Badan Gizi Nasional hanya punya program. Yang punya fasilitas itu kami. Dalam segala hal kami yang terluka. Ada keracunan, mitra yang dianggap salah," katanya.

Syawaludin menyebut beberapa dapur mitra bahkan harus menerima sanksi berupa penghentian sementara operasional ketika terjadi kasus keracunan makanan.

"Kami hanya menyediakan fasilitas. Tapi begitu ada keracunan dapur kami yang di-suspend," ujarnya.

Karena itu, asosiasi mitra meminta DPR ikut mendorong adanya perbaikan sistem kemitraan antara pengelola dapur dengan BGN agar tanggung jawab dan mekanisme penanganan masalah dapat berjalan secara adil.

Syawaludin bahkan menyampaikan ancaman penghentian operasional dapur MBG secara nasional apabila tidak ada perubahan dalam pola kerja sama tersebut.

"Kami datang kemari untuk meminta keadilan kepada bapak ibu di sini," tegasnya.

"Kalau kemudian kami dikecewakan, kami semua siap gembok dapur secara nasional," sambung dia.

Keluhan ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG yang membutuhkan koordinasi antara pemerintah, BGN, dan para mitra penyedia layanan agar program dapat berjalan efektif serta menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.* (d/dh)

LPSK Tolak Pengajuan Justice Collaborator Eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, Ini Alasannya

Menkeu Purbaya Buka Suara soal Tantangan Awal Program MBG: Pemerintah Tak Tutup Mata

Viral! Bayi di Wonosobo Diberi Nama Muhammad MBG Subianto, Ini Cerita di Baliknya

Kejagung Hentikan Pengumpulan Data Program MBG

Kejagung Stop Pendataan Dapur MBG, Data yang Terkumpul Masuk Penyidikan

Dudung Cek Langsung MBG di Hari Pertama Sekolah, KSP Pastikan Berjalan Maksimal