Mengapa MBG Belum Mudah Diterapkan di Semua Daerah? Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan infrastruktur.

Purbaya mengatakan pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan yang muncul dalam tahap awal pelaksanaan program nasional tersebut.

"Mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," ujar Purbaya dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (14/7/2026).

Baca Juga:

• Purbaya Buka Suara soal Dugaan Mark Up Mobil Pikap Kopdes, Ini Responsnya

Menurut Purbaya, terdapat sejumlah faktor yang menjadi tantangan utama dalam menjalankan program MBG. Beberapa di antaranya yakni kesiapan rantai pasok pangan, kelancaran distribusi bahan baku, serta kapasitas logistik di daerah.

Ia menyebut kendala tersebut paling terasa di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang membutuhkan penanganan khusus.

"Tantangan awal dalam eksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal," jelasnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah perbaikan, salah satunya dengan memperkuat peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di daerah.

Purbaya mendorong agar dapur MBG dapat memanfaatkan potensi pangan lokal yang tersedia di masing-masing wilayah sehingga distribusi bahan makanan dapat lebih efektif.

Selain itu, pemerintah juga mendorong kerja sama antara SPPG dengan berbagai pihak, seperti Sentra Produksi Rakyat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Sebagai langkah konkret, aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDES, UMKM, serta penyediaan lokal," kata Purbaya.

Melalui kolaborasi tersebut, jaringan SPPG diharapkan mampu menyerap bahan pangan langsung dari produsen lokal, seperti petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi operasional dapur gizi.

Pemerintah berharap penguatan rantai pasok lokal dapat membantu memperlancar pelaksanaan program MBG sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat daerah.* (oz/dh)

Menkeu Purbaya Buka Suara soal Tantangan Awal Program MBG: Pemerintah Tak Tutup Mata

Batik Disabilitas Kalimantan Utara Tampil di Forum Nasional Dekranas, Bukti UMKM Inklusif Mampu Bersaing

Mau Pinjam Modal Usaha? KUR BNI 2026 Tawarkan Bunga 6 Persen, Berikut Syarat dan Simulasi Angsurannya

PRSU ke-50 Diserbu Pengunjung, Tiket Rp35 Ribu Dinilai Sepadan dengan Pengalaman

Prabowo: Yang Merasa Indonesia Suram, Silakan Cari Negara Lain, Tidak Ada yang Melarang

UMKM Merapat! Ini Tabel Angsuran KUR BRI 2026 Pinjaman Rp100 Juta, Cicilan Mulai Rp2,1 Jutaan