Kawasan Monumen SMSI di Alun-Alun Cilegon Ditata Ulang, Disebut Simbol “Titik Nol” Pers Digital
BANTEN Kawasan Monumen Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di AlunAlun Kota Cilegon, Banten, dilakukan penataan ulang oleh Dinas Perumah
NASIONAL
JAKARTA — Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menegaskan partainya menolak keras gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar keluarga Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri dalam Pilpres.
Menurut Ali, gugatan itu bersifat diskriminatif.
"Tidak boleh ada diskriminasi di mata hukum, sehingga PSI menolak keras perlakuan secara diskriminatif. Tapi di sisi lain kami hormati hak orang yang menguji pasal tersebut," ujar Ali saat ditemui di Klender, Jakarta Timur, Jumat (27/2/2026) malam.Baca Juga:
Ali menekankan bahwa negara wajib melindungi semua hak warga negara tanpa pandang bulu.
"Tidak ada orang di dunia ini yang memilih dilahirkan oleh siapa. Jadi semua hak anak, semua hak masyarakat harus dilindungi negara," tambahnya.
Ia menegaskan baik anak Presiden, anak Wakil Presiden, maupun anak petani memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses demokrasi.
Sebelumnya, dua advokat, Raden Nuh dan Dian Amalia, mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, yang teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026.
Permohonan tersebut meminta MK melarang keluarga sedarah atau semenda dari Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden.
Pemohon menilai ketentuan Pasal 169 UU Pemilu yang tidak mengatur larangan konflik kepentingan berpotensi membuka ruang nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu.
Mereka juga berpendapat kondisi tersebut bisa menegasikan prinsip negara hukum demokratis serta hak warga negara untuk memperoleh pemilu yang adil dan berintegritas.
Sebagai informasi, contoh anak Presiden/Wapres yang sedang menjabat ikut Pilpres adalah Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden ke-7 Joko Widodo, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029.
Ali menegaskan, aspirasi dan hak individu untuk ikut pemilu harus dihormati, dengan tetap mengedepankan prinsip kesetaraan dan perlindungan hukum bagi semua warga negara.*
(km/ad)
BANTEN Kawasan Monumen Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di AlunAlun Kota Cilegon, Banten, dilakukan penataan ulang oleh Dinas Perumah
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, menilai pemadaman listrik massal (blackout) yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera diseb
NASIONAL
SOLO Lagu berjudul My Little Bolu Ketan dengan potongan lirik Mas Bahlil Ganteng viral di berbagai platform media sosial. Tidak hanya di
NASIONAL
DELI SERDANG Dua tim peserta Piala AFF U19, yakni Indonesia dan Vietnam, menjalani sesi latihan di Stadion Madya Atletik Sumatera Utara,
OLAHRAGA
BINJAI Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Binjai dan Kabupaten Langkat memperingati Idul Adha 1447 Hijria
POLITIK
JAKARTA Ketua Majelis Etik Ombudsman Jimly Asshiddiqie mengungkapkan adanya perbedaan data terkait jumlah dugaan kasus korupsi yang menjer
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menggerebek delapan gudang penampungan kendaraan bermotor di Kabupaten Deli Serdang, Sum
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mandiri kembali menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan mene
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali terkoreksi pada periode perdagangan 2529 Mei 2026. Pelemahan indeks saham acuan di
EKONOMI