Modus Pembuatan Kontrak Fiktif Terbongkar, Kejari Binjai Amankan Lima Tersangka
BINJAI Kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Binjai, Ralasen Ginting, sema
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Rapat kerja antara Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/03/2025) sempat memanas akibat interupsi yang dilakukan oleh anggota DPR RI drh. Haji Slamet.
Momen tegang ini terjadi ketika Slamet menuding data yang dipresentasikan oleh Mentan Amran sebagai "abal-abal" dalam pembahasan sejumlah kinerja kementerian.
Tudingan tersebut langsung memicu reaksi keras dari Amran, yang merasa keberatan dengan klaim tersebut.
"Saya nggak terima, Pak. Ini bulan puasa, berarti saya bohong kalau begitu. Jangan selalu menganggap bapak selalu benar. Kita ini puasa, abal-abal itu, bapak menganggap kami bohong. Jangan begitu, Pak Slamet, nggak boleh begitu," ujar Andi Amran Sulaiman dengan nada tinggi.
Sambil menunjukkan bukti data yang ia bawa, Mentan Amran menegaskan bahwa program kementerian yang dipimpinnya tidaklah sembarangan.
"Ini buktinya, Pak. Coba bukakan data itu, jangan bapak bilang bohong," tegasnya kepada Slamet.
Namun, Slamet pun memberikan bantahan dengan menyatakan bahwa rapat memiliki aturan yang jelas, dan bahwa ia memiliki hak untuk berbicara dalam rapat tersebut.
"Pak kita punya hak ngomong di sini. Rapat ini ada aturannya. Kami tadi sudah diizinkan oleh pimpinan. Yang punya wewenang pimpinan," ujar Slamet membela diri.
Bagi Slamet, pernyataan tersebut merupakan bagian dari bentuk kontrol terhadap kinerja pemerintah, khususnya di sektor pertanian, yang memang menjadi bidang tugasnya sebagai anggota Komisi IV DPR RI.
Profil Singkat drh. Haji Slamet
drh. Haji Slamet merupakan anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor pertanian, kelautan, dan kehutanan.
Ia berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat IV, yang meliputi Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi.
Lahir di Rembang, Jawa Tengah, pada 19 Mei 1971, Slamet adalah politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sebelumnya, Slamet bertugas di Komisi VI yang membidangi bidang perdagangan, perindustrian, dan UMKM.
Ia mulai menjabat di DPR pada 2018, menggantikan Yudi Widiana Adia melalui pengangkatan PAW (Pengganti Antar Waktu).
Pada Pemilu 2019, ia kembali terpilih dan kini menjadi anggota Komisi IV yang membahas sektor pertanian.
Selain karier politiknya, Slamet dikenal sebagai pendiri Paguyuban Ibu Berdaya, sebuah komunitas di Sukabumi yang fokus pada pemberdayaan ibu-ibu untuk memutus mata rantai rentenir.
(tb/a)
BINJAI Kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapangtan) Kota Binjai, Ralasen Ginting, sema
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pernyataan mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, yang menyebut industri Event Organizer (EO) sebagai sarang korupsi m
POLITIK
JAKARTA Sebuah gempa dengan kekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Bitung, Sulawesi Utara, pada Sabtu pagi (4/4/2026) pukul 08.35 WI
NASIONAL
JAKARTA Harga emas Antam pada Sabtu pagi ini tercatat stabil di level Rp2.857.000 per gram, menurut pantauan di laman resmi Logam Mulia.
EKONOMI
KENDAL, JAWA TENGAH Kenaikan harga bahan bangunan diperkirakan akan terjadi menyusul ketegangan geopolitik yang meningkat di Timur Tenga
EKONOMI
JAKARTA Edutolia Education, bekerja sama dengan skdar University, sukses menyelenggarakan acara diskusi dan tanda tangan buku bertaj
PENDIDIKAN
JAKARTA Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan ketidaksesuaian dalam formula harga bahan bakar jenis RON 90 dalam sidang lanjutan k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas
NASIONAL
MEDAN Keberadaan PT Karya Murni (PT KM) yang memproduksi aspal hotmix di Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, t
NASIONAL
BANDA ACEH Sebagian besar wilayah di Provinsi Aceh diperkirakan akan diguyur hujan ringan pada hari ini, dengan suhu udara yang bervaria
NASIONAL