JAKARTA -Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) meminta agar Pemerintah Arab Saudi tegas menolak pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural setelah dicabutnya moratorium pengiriman pekerja migran ke negara tersebut.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi harus memiliki komitmen bersama untuk hanya menerima pekerja migran yang sah secara prosedural.
"Kesepakatan penerimaan tenaga kerja ini harus disertai dengan komitmen tegas dari Pemerintah Arab Saudi untuk tidak melayani pekerja ilegal dari Indonesia," ujar Karding saat ditemui di Tangerang, Sabtu (15/3/2025).
Berdasarkan data yang diperoleh oleh pemerintah, terdapat sekitar 500.000 pekerja migran Indonesia yang saat ini bekerja di Arab Saudi tanpa memenuhi prosedur yang berlaku.
Pekerja migran tersebut diperkirakan berangkat melalui jalur nonformal atau tidak menggunakan visa kerja yang sah.
"Sebagian besar pekerja migran Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi melalui jalur nonformal, diperkirakan ada sekitar 500.000 orang yang tidak mengikuti prosedur yang ada," jelas Karding.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia akan segera membuka nota kesepakatan (MoU) dengan Arab Saudi terkait pengiriman pekerja migran pada 20 Maret 2025.
MoU ini direncanakan untuk mengirimkan sekitar 600.000 pekerja migran, dengan 60 persen di antaranya akan bekerja di sektor domestik (lingkungan rumah tangga), dan sekitar 40 persen di sektor formal.
Salah satu poin penting dalam kerjasama bilateral ini adalah pemberian upah minimum yang ditetapkan sebesar 1.500.000 Riyal Saudi (sekitar Rp6.300.000) serta perlindungan terhadap pekerja migran berupa asuransi kesehatan, jiwa, dan ketenagakerjaan.
Selain itu, akan ada ketentuan terkait waktu kerja, jam lembur, dan waktu istirahat untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi.
"Selama proses kerjasama ini, seluruh pekerja migran akan didata secara terintegrasi oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, yang mana pekerja yang sebelumnya bekerja secara nonprosedural akan menjadi resmi dan sah," terang Karding.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi serta memperbaiki sistem pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
(at/a)
JAKARTA CEO PT Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah mengkaji berbagai opsi untuk penyelesaian p
Ekonomi
JAKARTA Memasuki tahun ketiga siklus bull market 20222026, investor dan trader kripto mulai bersiap menghadapi potensi puncak harga (
Ekonomi
JAKARTA YouTube kini bukan sekadar platform hiburan, melainkan juga menjadi ladang penghasilan bagi jutaan kreator di seluruh dunia.ads
Sains & Teknologi
JAKARTA Bank Indonesia (BI) melaporkan aliran modal asing yang keluar dari pasar Indonesia pada pekan ketiga Oktober 2025, dengan total
Ekonomi
JAKARTA Seni merupakan bentuk ekspresi kreatif yang tidak hanya mencerminkan ide dan emosi seorang seniman, tetapi juga dapat menjadi sa
Seni dan Budaya
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin rapat dengan sejumlah menteri pada sore ini, yang akan digelar di kediamannya di
Nasional
SURABAYA Polisi menggerebek sebuah kamar hotel di Surabaya yang diduga menjadi lokasi pesta seks sesama jenis, Minggu (19/10/2025) dini
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tercata
Kesehatan
MEDAN OnePlus telah merilis pembaruan perangkat lunak terbarunya, OxygenOS 16, yang kini berbasis pada Android 16. adsensePembaruan in
Sains & Teknologi
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan ultimatum keras kepada para menterinya menjelang setahun pemerintahann
Politik
