JAKARTA -Polri akan mengambil langkah tegas terhadap aksi premanisme yang berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas), yang selama ini menghambat investasi di Indonesia.
Komitmen ini disampaikan oleh Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, yang menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak akan memberi toleransi terhadap oknum-oknum yang melakukan pemerasan atau pungutan liar dengan mengatasnamakan ormas.
"Sesuai komitmen Kapolri, Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama ormas untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha serta menghambat investasi," kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).
Polri mengedepankan pendekatan preventif dan preemtif, dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencegah ormas terjebak dalam tindakan melawan hukum.
Upaya ini bertujuan agar ormas dapat berkontribusi positif dalam menjaga ketertiban dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Selain itu, Polri juga berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama dunia usaha, agar lebih waspada terhadap modus-modus yang digunakan oleh oknum-oknum preman untuk memeras dan mengintimidasi.
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 di Sumut berlangsung lancar tan
Pendidikan
JAKARTA Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyampaikan bahwa Kementerian Sosial tengah menyiapkan skema hilirisasi bagi alumni
Pendidikan
JAWA BARAT PT Asuransi Jasindo menggagas peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan perempuan bersama Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YB
Peristiwa
JAKARTA Wali Kota Padang, Fadly Amran, bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Kemenaker, Jakarta, untuk mendorong perluasan
Politik
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar pertemuan khusus bersama Dewan Penasehat di Sekretariat PWI Pusat, Lantai 4 Ge
Peristiwa
BEKASI Kejaksaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah seJawa Barat mulai mempersiapkan penerapan pidana kerja sosial sebagai bagian dar
Pemerintahan
MOROWALI Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) terus menindak perusahaan tambang ilegal di Indonesia dengan sanksi adminis
Peristiwa
JAKARTA Pemerintah mewajibkan 30 persen area fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area dimanfaatkan untuk pelaku
Ekonomi
JAKARTA Orang kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid, Tata Maulana, ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korup
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pengurusan paspor umumnya dilakukan dengan mendaftar melalui aplikasi MPaspor untuk mempermudah antrean dan jadwal pelayanan. Na
Peristiwa