BOGOR -Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengambil tindakan tegas dengan menyegel sejumlah tempat penginapan dan kawasan wisata yang melanggar kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sentul dan Gunung Mas, Kabupaten Bogor.
Penyegelan ini dilakukan karena lokasi-lokasi tersebut seharusnya berfungsi sebagai perkebunan, bukan area wisata atau tempat penginapan.
Baca Juga:
Zulhas menjelaskan bahwa tempat-tempat yang disegel telah beralih fungsi dari perkebunan menjadi kawasan wisata, yang melampaui batas izin yang seharusnya diberikan.
"Kan masing-masing ada fungsinya. Kalau ini diubah, di sana itu harusnya perkebunan, tapi sudah berubah jadi tempat wisata. Ada 33 KSO (kerja sama operasional) yang semula perkebunan beralih menjadi wisata," ujar Zulhas saat ditemui wartawan di Masjid Baiturrahman, Komplek DPR RI, Sabtu (15/3/2025).
Baca Juga:
Menteri Zulhas menegaskan bahwa alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menyebabkan bencana alam, seperti banjir dan kekeringan.
Dia menyayangkan peralihan fungsi lahan tersebut, yang menurutnya mempengaruhi keseimbangan alam dan berisiko pada kerusakan lingkungan.
"Alih fungsi lahan ini memicu bencana alam. Saat kemarau sawah bisa rusak karena kekeringan, sementara saat hujan bisa menyebabkan banjir," jelas Zulhas.
Selain itu, Zulhas mengingatkan bahwa kawasan perkebunan atau kawasan lindung yang berfungsi untuk menyerap air sangat vital bagi keberlangsungan ketahanan pangan.
Jika lahan-lahan tersebut tidak digunakan sesuai fungsinya, maka akan berdampak langsung pada kondisi pangan di Indonesia.
Penyegelan yang dilakukan pada Kamis (13/3/2025) ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan didukung oleh Zulhas sebagai koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Beberapa lokasi yang disegel di antaranya adalah Bobocabin yang berada di Gunung Mas, milik PT Bobobox Aset Management, yang terlibat pelanggaran izin tata ruang.
BANJAR BARU Majelis Hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I06 Banjarmasin menolak permintaan restitusi sebesar Rp287 juta yang diajukan keluar
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya bukti baru (novum) dalam polemik sengketa empat pulau antara Aceh dan Suma
Nasional
JAKARTA Mantan Lurah Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat periode 20152017, Herman, resmi didakwa melakukan tindak pidana korupsi ber
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH United Nations Childrens Fund (UNICEF) memberikan dukungan aktif kepada Pemerintah Aceh dalam rangka penyusunan dan sosialisasi
Pemerintahan
JAKARTA Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakerna
Politik
MAKKAH Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) mengingatkan seluruh jamaah haji Indonesia untuk tidak membawa air zamzam di dalam koper ba
Internasional
MEDAN Sebanyak 3.596 Koperasi Merah Putih di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah resmi memiliki badan hukum dan tercatat di Kementerian H
Pemerintahan
TEL AVIV Jumlah korban tewas akibat serangan besarbesaran Iran terhadap wilayah Israel terus bertambah. Hingga Senin malam, total 24 orang
Internasional
PEMATANG SANTAR Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar resmi membacakan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) terkait perkara perbuata
Nasional
BANDA ACEH Dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke79, Polda Aceh menggelar kegiatan Bakti Kesehatan (Bakkes) yang dipusatkan di Aula Pr
Nasional
