Aksi Unjuk Rasa di Kejatisu: Tudingan Penipu dan 'Main Mata' Terkuak!

PADANGSIDIMPUAN - Gabungan Mahasiswa Masyarakat Peduli Hukum Tapanuli Bagian Selatan bersama LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara/KEJATISU yang terletak di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution No.1C, Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, pada Senin, 17/3/2025.

Baca Juga:

• Pedagang Pasar Horas Kepung Balai Kota Pematangsiantar, Tuntut Akses Dialog dengan Pemko
• Saksi Akui Raup Untung Rp 101 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Gula Tom Lembong

Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera menuntaskan dua kasus besar yang melibatkan korupsi di Kota Padangsidimpuan.

Kasus pertama terkait dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas Baperlitbangda Kota Padangsidimpuan pada tahun anggaran 2021 dan 2022, yang terjadi di tengah pandemi COVID-19.

Baca Juga:

• KPK Tahan Pemilik PT Jembatan Nusantara, Dibantarkan ke RS Polri karena Sakit
• GPPM Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Kejatisu, Blokir Jalan dan Buka Donasi untuk Dorong Usut Dugaan Korupsi

Kedua, mereka juga menuntut agar Kejatisu segera menetapkan tersangka dalam kasus pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 18% per desa yang diduga melibatkan mantan Walikota Padangsidimpuan.

Dalam orasinya, Saut MT Harahap, Koordinator Aksi, menyampaikan kekecewaannya terhadap Kejatisu yang dianggap lamban dalam menangani kasus-kasus korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Massa aksi mengungkapkan bahwa kasus dugaan korupsi perjalanan dinas Baperlitbangda Kota Padangsidimpuan, yang telah dilaporkan sejak lama, seolah-olah tidak mengalami perkembangan yang signifikan.

"Kasus ini sudah terlalu lama ditangani oleh Kejatisu dan kami tidak melihat adanya progres yang berarti. Bahkan, Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan saja bisa menuntaskan kasus korupsi seperti kasus perjalanan dinas fiktif pada Dinas Perindag Kota Padangsidimpuan, sedangkan kasus ini yaitu perjalanan dinas Baperlitbangda belum ada titik terang," ungkap Saut MT Harahap.

Massa aksi juga menyampaikan kritik keras terhadap Kejatisu, yang di bawah kepemimpinan Idianto, SH, MH, dinilai kurang proaktif dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada di Kota Padangsidimpuan.

Dalam pertemuan dengan perwakilan Kejatisu, Ira Ayu Lubis, yang mewakili Bagian Intel Kejatisu, menyatakan bahwa penanganan kasus ini masih dalam masa pemeriksaan.

Ia meminta agar massa aksi bersabar dan tidak berasumsi negatif terhadap pihak kejaksaan.

"Kami harap masa aksi bersabar untuk menunggu hasil penyidikan. Kami akan terus berkomunikasi dengan pihak berwenang yang menangani kasus ini," ujar Ira Ayu Lubis.

Namun, Saut MT Harahap dengan tegas menyampaikan, "Kami akan terus mengawal kasus ini dan kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. Jika perlu, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar," tegasnya di akhir aksi.

Massa aksi menuntut agar Kejatisu segera bertindak tegas dan menyelesaikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara dan masyarakat Kota Padangsidimpuan.

Aksi ini akan terus dipantau dan digelar hingga kasus tersebut mendapatkan perhatian yang serius dari pihak yang berwenang.

Pedagang Pasar Horas Kepung Balai Kota Pematangsiantar, Tuntut Akses Dialog dengan Pemko

Saksi Akui Raup Untung Rp 101 Miliar di Kasus Dugaan Korupsi Gula Tom Lembong

KPK Tahan Pemilik PT Jembatan Nusantara, Dibantarkan ke RS Polri karena Sakit

GPPM Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Kejatisu, Blokir Jalan dan Buka Donasi untuk Dorong Usut Dugaan Korupsi

Gawat!!! Aksi Unjuk Rasa di Padangsidimpuan Ancam Tumpahkan Limbah B3 dan Satu Dumtruk Sampah di Kantor Walikota & DPRD

Kasus SPPD Fiktif DPRD Riau: Kerugian Negara Capai Rp 195,9 Miliar, Uang Tunai Rp 19 Miliar Disita