
Muhammadiyah Ingatkan Prabowo: Sengketa 4 Pulau Bisa Picu Disintegrasi Bangsa
JAKARTA Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar menyelesaikan polemik kepemilik
NasionalJAKARTA -Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat telah memeriksa tujuh orang saksi terkait dugaan kasus korupsi pengadaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang berlangsung sejak 2020 hingga 2024.
Pemeriksaan saksi dilakukan pada 17-18 Maret 2025.
Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting, saksi-saksi yang diperiksa terdiri dari pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang saat ini berganti nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta pihak-pihak terkait dalam pengadaan dan pengelolaan PDNS.
Baca Juga:
"Para saksi yang diperiksa terdiri dari pejabat Kominfo dan pihak terkait lainnya dalam pengadaan serta pengelolaan PDNS," kata Bani dalam keterangannya pada Rabu (19/3/2025).
Namun, ia tidak merinci siapa saja pejabat yang telah diperiksa dalam kasus ini.
Baca Juga:
Lebih lanjut, Bani mengungkapkan bahwa pihak Kejari Jakpus telah merencanakan untuk memeriksa sekitar 70 saksi lainnya, termasuk para ahli, serta melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait untuk mengungkap lebih dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
"Proses penyidikan masih terus berjalan, dan kami komitmen untuk mengusut perkara ini secara transparan," jelas Bani.
Kejaksaan juga mengimbau agar semua pihak mendukung proses hukum yang sedang berjalan.
Sebagai informasi, Kejari Jakarta Pusat tengah mengusut dugaan korupsi dalam proyek pengadaan PDNS yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo (sekarang Komdigi) dengan pagu anggaran sebesar Rp 958 miliar.
Proyek ini terindikasi melibatkan pengkondisian tender oleh oknum pejabat Kominfo dan perusahaan swasta.
Kejaksaan sebelumnya telah menggeledah beberapa lokasi, termasuk kantor Komdigi dan tempat lainnya di Jakarta, Bogor, dan Tangerang Selatan.
Sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan korupsi juga telah disita, termasuk dokumen, uang, mobil, tanah dan bangunan, serta barang bukti elektronik.
JAKARTA Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar menyelesaikan polemik kepemilik
NasionalDELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui kebijakan terbaru Bupati dr. Asri Ludin Tambunan, resmi menugaskan personel Satuan
PemerintahanMEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 40 kilogram narkotika jenis sabu dalam se
Hukum dan KriminalJAKARTA Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lilik Retno Cahyadiningsih, meneg
Pertanian AgribisnisJAKARTA Menteri Kebudayaan Fadli Zon akhirnya merespons sorotan publik terkait pernyataannya yang dianggap kontroversial mengenai peristiw
NasionalSIBOLGA Dalam upaya memperkuat keamanan dan ketertiban lingkungan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Pasar Belakang, BRIPKA Elsa Suhenda, melaku
NasionalJEMBRANA Turnamen futsal antarsekolah dasar seKabupaten Jembrana bertajuk Kejora Cup IV 2025 resmi dibuka pada Senin pagi (16/6/2025) o
OlahragaPEMATANGSIANTAR Walikota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, akhirnya angkat bicara menanggapi pernyataan pedas yang disampaikan atlet Mixed
PemerintahanACEH TIMUR Kasus penyelundupan barang ilegal di perairan Aceh Timur kembali mencuat ke publik setelah terungkap bahwa salah satu tersang
Hukum dan KriminalJAKARTA Sheldon Adelson meninggal dunia sebagai salah satu orang terkaya di bumi. Namun, tak banyak yang tahu bahwa pria kelahiran Boston
Sosok