JAKARTA -Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang.
Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di ruang Paripurna Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/3/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir. Rapat juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Baca Juga:
Puan Maharani memberikan kesempatan kepada Ketua Panja RUU TNI, Utut Adianto, untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU TNI. Dalam laporannya, Utut menjelaskan sejumlah poin penting terkait perubahan dalam kedudukan TNI, usia pensiun anggota TNI, dan keterlibatan TNI aktif di kementerian atau lembaga pemerintah.
Utut juga menegaskan bahwa dalam pembahasan revisi UU TNI kali ini, tidak ada dwifungsi TNI.
Baca Juga:
Setelah laporan tersebut, Puan Maharani menanyakan kepada seluruh anggota Dewan yang hadir apakah RUU TNI dapat disepakati untuk disahkan menjadi undang-undang.
Mayoritas anggota Dewan menyatakan setuju, dan Puan menutup sidang dengan ketukan palu sebagai tanda sahnya pengesahan RUU tersebut.
Sebelum pengesahan, RUU TNI telah disepakati pada tingkat pertama antara Komisi I DPR RI dengan pemerintah pada Selasa (18/3). Namun, sehari sebelum rapat paripurna, sejumlah perwakilan pemerintah yang terdiri dari Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Wamenkeu Thomas Djiwandono, Wamenhan Donny Ermawan Taufanto, dan Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto mengadakan rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI selama dua jam untuk membahas aspek teknis, bukan substansi, dari RUU ini.
Meskipun ada ketegangan terkait isu dwifungsi TNI, Supratman menegaskan bahwa tidak ada perubahan substansial terkait hal tersebut, dan upaya untuk memastikan tidak adanya dwifungsi TNI tetap menjadi komitmen bersama.
Dengan disahkannya RUU TNI ini, perubahan penting terhadap Undang-Undang TNI 2004 kini resmi berlaku sebagai dasar hukum baru yang akan mengatur lebih lanjut tentang kedudukan serta peran Tentara Nasional Indonesia di Indonesia.
(dc/n14)
MEDAN Markas organisasi kemasyarakatan AMPI di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, diubah menjadi pabrik ekstasi rumahan. Polisi ber
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Timnas Thailand U23 berhasil meraih kemenangan 31 atas Timnas Filipina U23 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala AFF
Olahraga
BANDAR LAMPUNG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Stadion Sumpah Pemuda sebagai homebase baru Tim Bhayangkara Presisi Lampun
Olahraga
Jakarta Kebakaran hebat yang melanda Pasar Taman Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mulai padam pada Senin malam (28/7/2025). Dari
Peristiwa
MEDAN Sebuah markas organisasi kemasyarakatan (ormas) di Jalan Kantil, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara, yang merupakan kantor Sub R
Hukum dan Kriminal
Bener Meriah Kepolisian Sektor (Polsek) Bandar, Polres Bener Meriah, kembali menunjukkan respons cepat dalam pengungkapan kasus kejahatan.
Hukum dan Kriminal
SUMUT Gubernur Sumatera Utara (Sumut), M. Bobby Afif Nasution, menghadiri perayaan Hari Jadi ke22 Kabupaten Pakpak Bharat sekaligus pesta
Seni dan Budaya
MEDAN Di era media sosial yang memungkinkan kita terhubung dengan ratusan, bahkan ribuan orang, muncul pertanyaan menarik berapa banyak t
Sains & Teknologi
THAILAND Ketegangan antara Thailand dan Kamboja di kawasan perbatasan memicu kekhawatiran dunia internasional, tidak hanya dari sisi keama
Internasional
JAKARTA Timnas Thailand U23 unggul sementara atas Filipina U23 dengan skor 10 pada babak pertama laga perebutan tempat ketiga Piala AFF
Olahraga