BREAKING NEWS
Sabtu, 14 Juni 2025

438 Ribu Hektare Sawit Ilegal Disita, Pemerintah Tegas Atasi Pelanggaran!

Adelia Syafitri - Rabu, 26 Maret 2025 13:08 WIB
354 view
438 Ribu Hektare Sawit Ilegal Disita, Pemerintah Tegas Atasi Pelanggaran!
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan serah terima 216 hektare lebih perkebunan kelapa sawit untuk dikelola BUMN.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

JAKARTA -Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan 216.997,75 hektare lahan perkebunan kelapa sawit kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

Serah terima ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya, pada 10 Maret 2025, dilakukan penyerahan tahap pertama seluas 221.868,421 hektare.

Total lahan yang telah diserahkan mencapai lebih dari 438 ribu hektare.

Baca Juga:

Ketua Pelaksana Satgas PKH, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, menyatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi antara TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.

Baca Juga:

Satgas PKH yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada Januari 2025 ini memiliki mandat untuk menertibkan kawasan hutan dan memberantas perkebunan sawit ilegal.

Febrie menyebutkan, lahan yang disita pada tahap pertama sebelumnya dikuasai oleh Duta Palma Group, sementara pada tahap kedua, lahan berasal dari 109 perusahaan yang tersebar di berbagai provinsi.

Serah terima lahan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Jampidsus Febrie Adriansyah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Agus Sutomo.

Acara ini turut disaksikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada, dan Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari.

Meski Satgas PKH telah berhasil menyita dan menyerahkan lahan kepada BUMN, Febrie mengakui masih ada sejumlah kendala yang harus dituntaskan, seperti penagihan denda administratif serta penyelesaian hak tanggungan beberapa aset yang masih berada di perbankan.

"Kami terus melakukan identifikasi dan penyelesaian masalah hukum yang masih ada, agar lahan ini benar-benar bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan negara dan masyarakat," ujar Febrie di Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (26/3/2025).

Editor
: Adelia Syafitri
Tags
beritaTerkait
Rolex dari Prabowo untuk Timnas Indonesia: Erick Thohir Enggan Buka Suara
RUPS Pertamina 2025: Direksi dan Komisaris Dirombak, 4 Alumni SMA Taruna Nusantara Masuk Jajaran Pimpinan
Kenaikan Gaji Hakim Diresmikan Prabowo, DPR: Saatnya Peradilan Jadi Benteng Keadilan yang Kuat
Mantri Bank BUMN di Jepara Tersandung Korupsi Rp 858 Juta, Uang Nasabah Digunakan untuk Judi Online
Staf Media Pribadi Presiden Prabowo Jadi Korban Love Scamming, Lapor ke Polda Banten
Gaji Hakim Naik 280%, SAKSI: Bukan Solusi Atasi Korupsi di Peradilan!
komentar
beritaTerbaru