Wacana Pemotongan Gaji Menteri hingga DPR, Menkeu Purbaya: Gapapa, Sudah Kegedean Juga
JAKARTA Pemerintah tengah mempertimbangkan pemotongan gaji bagi pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, sebagai langkah untuk
EKONOMI
MEDAN – Gelombang massa unjuk rasa yang menolak Undang-Undang TNI di depan Gedung DPRD Sumatra Utara (Sumut) pada Kamis (27/3/2025) berakhir ricuh.
Aksi yang diikuti oleh mahasiswa dan buruh dari kelompok Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumut ini memanas setelah terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat kepolisian.
Kericuhan pecah saat massa aksi mendesak anggota DPRD Sumut untuk keluar dari kantor mereka. Namun, ketegangan meningkat setelah aparat kepolisian menarik salah seorang massa dari barisan.
Tindakan tersebut memicu reaksi dari massa lainnya yang mencoba menyelamatkan teman mereka, hingga akhirnya terjadi bentrok dengan aparat.
"Awalnya kami aksi damai, meminta DPRD keluar. Tapi tiba-tiba ada polisi yang menarik salah satu massa dari barisan. Di situ massa lain mencoba menyelamatkan, hingga akhirnya terjadi kericuhan," kata Ady Yoga Kemit, Staf Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumut.
KontraS Sumut mengutuk keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap massa aksi. Ady menyatakan bahwa tindakan polisi yang menarik paksa massa dinilai telah melanggar prosedur penanganan demonstrasi.
Menurutnya, saat kejadian, massa tidak melakukan provokasi atau perlawanan terhadap polisi.
"Kami mengecam dan menyayangkan tindakan kekerasan ini. Polisi seharusnya memberikan pengamanan, bukan malah menjadi pemicu kericuhan. Massa tidak ada yang melakukan provokasi," kata Ady.
Akibat kericuhan, beberapa peserta aksi mengalami luka-luka. Seorang pria dilaporkan mengalami luka di bagian dekat tulang rusuk akibat pemukulan, sementara massa perempuan juga menjadi korban kekerasan.
Salah satu perempuan, Lusti, mengatakan ada dua perempuan yang menjadi korban, dengan salah satunya diduga dipukul dan ditendang di bagian perut.
"Kami hanya ingin menyampaikan aspirasi ke rumah rakyat, tetapi tidak disambut positif. Tidak ada anggota DPRD yang turun menemui kami, malah kami mendapat aksi kekerasan," ujar Lusti.
Hingga saat ini, massa masih bertahan di depan Gedung DPRD Sumut meski terjadi jeda beberapa saat untuk beristirahat. Di tengah ketegangan, seorang polisi yang duduk di samping wartawan mengungkapkan bahwa Kapolsek juga sempat terinjak-injak saat pengamanan berlangsung.
JAKARTA Pemerintah tengah mempertimbangkan pemotongan gaji bagi pejabat negara, termasuk menteri dan anggota DPR, sebagai langkah untuk
EKONOMI
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan keprihatinannya terkait besaran uang saku untuk pemudik gratis yang be
POLITIK
MEDAN Penyelenggaraan Piala AFF U19 2026 yang akan digelar di Indonesia semakin dekat. Salah satu stadion yang terpilih menjadi venue pe
OLAHRAGA
Oleh Yakub F. IsmailKINERJA Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan ini mendapat sorotan tajam masyarakat. Hal itu tidak lepas dari perf
OPINI
RUSIA Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergey Lavrov memperingatkan bahwa krisis Palestina semakin terpinggirkan di tengah eskalasi kete
INTERNASIONAL
JAKARTA Pemerintah mulai merinci kajian terkait wacana pemotongan gaji bagi jajaran Kabinet dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
NASIONAL
MEDAN Personel Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melepas program mudik gratis bagi 12.690 pekerja/buruh dan keluarganya pada Lebaran 2026.
NASIONAL
OlehMargarito KamisPRESIDEN Prabowo Subianto mengaku heran dengan aturan yang menyatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) boleh diaudit nega
OPINI
MEDAN Mantan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara, Japorman Saragih, menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya terhadap sikap Ketua DPD Sumut
POLITIK