JAKARTA -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan rencana untuk membahas perubahan syarat penghasilan bagi warga yang berhak menerima rumah subsidi.
Rencana ini bertujuan untuk menjamin alokasi rumah subsidi yang lebih tepat sasaran, seiring dengan pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan program rumah subsidi dapat menjangkau lebih banyak rakyat.
Baca Juga:
Ara, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa warga dengan penghasilan di atas Rp 7 juta juga akan dipertimbangkan untuk mendapatkan unit rumah subsidi.
Baca Juga:
Pembahasan terkait hal tersebut akan dilakukan bersama dengan Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) usai Lebaran 2025.
"Saat ini, kami akan melakukan penyesuaian agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses program rumah subsidi. Kami akan bicarakan bersama Bappenas dan BPS, mengingat BPS yang mengeluarkan data tersebut," ujar Ara setelah menghadiri acara open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).
Ara juga menambahkan bahwa program rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes), guru, dan nelayan sudah dalam tahap persiapan.
Untuk tenaga kesehatan, akan disiapkan sebanyak 30 ribu rumah subsidi, sementara guru akan mendapatkan kuota 20 ribu rumah.
JAKARTA Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda, menegaskan pentingnya m
Nasional
BOGOR Seorang pria berinisial DF (44) diamankan polisi usai melakukan aksi koboi jalanan dengan menodongkan pistol ke pengguna jalan lai
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Hari Ayah Sedunia atau Fathers Day diperingati hari ini, Minggu (15/6/2025), di berbagai negara termasuk Amerika Serikat dan se
Nasional
JAKARTA Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan keprihatinan mendalam atas pernyataan Menteri
Nasional
TAPANULI SELATAN Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tapanuli Selatan berhasil menangkap seorang pria berinisial RSH (31), war
Hukum dan Kriminal
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, melontarkan kritik tajam terhadap Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapi
Nasional
JAKARTA Sorakan bergema penuh semangat memenuhi Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (14/6/2025). Ribuan mitra Gojek dari berbagai daerah ber
Ekonomi
DEPOK Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi polemik
Nasional
DEPOK Aset milik Pemerintah Indonesia di Prancis terancam disita menyusul kekalahan Kementerian Pertahanan RI dalam sengketa hukum denga
Nasional
SINGKAWANG Kasus pembunuhan tragis terhadap bayi Rafa Fauzan (1 tahun) yang sempat menghilang sejak Selasa, 10 Juni 2025, mulai menemui
Hukum dan Kriminal
