JAKARTA -Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan rencana untuk membahas perubahan syarat penghasilan bagi warga yang berhak menerima rumah subsidi.
Rencana ini bertujuan untuk menjamin alokasi rumah subsidi yang lebih tepat sasaran, seiring dengan pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan program rumah subsidi dapat menjangkau lebih banyak rakyat.
Baca Juga:
Ara, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa warga dengan penghasilan di atas Rp 7 juta juga akan dipertimbangkan untuk mendapatkan unit rumah subsidi.
Baca Juga:
Pembahasan terkait hal tersebut akan dilakukan bersama dengan Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS) usai Lebaran 2025.
"Saat ini, kami akan melakukan penyesuaian agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses program rumah subsidi. Kami akan bicarakan bersama Bappenas dan BPS, mengingat BPS yang mengeluarkan data tersebut," ujar Ara setelah menghadiri acara open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).
Ara juga menambahkan bahwa program rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes), guru, dan nelayan sudah dalam tahap persiapan.
Untuk tenaga kesehatan, akan disiapkan sebanyak 30 ribu rumah subsidi, sementara guru akan mendapatkan kuota 20 ribu rumah.
Oleh Shohibul Anshor SiregarDALAM galeri pahlawan nasional yang didominasi tokoh Jawa dan Sumatra pesisir, Tuan Rondahaim Saragih Garingging
Opini
MADINA Puluhan warga Kecamatan Natal mendatangi Polres Mandailing Natal (Madina) untuk menyatakan dukungan penuh kepada penyidik Satreskri
Hukum dan Kriminal
TAPSEL Proyek renovasi Sekolah Rakyat Tahap I C Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) yang berlokasi di Balai Latihan Kerja (BLK Tapsel), K
Nasional
JAKARTA Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang sangat besar dalam program
Pendidikan
JAKARTA Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mendukung penuh program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dijalankan pemerintah dan berharap p
Kesehatan
ROKAN HILIR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memberikan klarifikasi terkait kasus penyelewengan bahan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan harapan besar agar TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantan
Nasional
TEL AVIV Ribuan demonstran turun ke jalan di Tel Aviv pada Sabtu (9/8/2025), memprotes rencana pemerintah Israel yang akan memperluas op
Internasional
BANDUNG BARAT Dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer yang digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus
Nasional
YOGYAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej, menegaskan bahwa tujuan utama dari hukum acara pidana ada
Hukum dan Kriminal
