Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), perizinan impor yang kompleks, serta kewajiban repatriasi devisa ekspor SDA ke rekening dalam negeri menjadi alasan tambahan yang dianggap menghambat perdagangan bebas.
"Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor... dan mewajibkan perusahaan SDA memindahkan pendapatan ekspor ke dalam negeri," ujar Trump dalam pernyataan resminya.
Negara-Negara Terdampak Lain
Selain Indonesia, negara-negara lain juga terkena tarif tinggi, antara lain:
China: 34%
Vietnam: 46%
Kamboja: 49%
Taiwan: 32%
India: 26%
Korea Selatan: 25%
BI memastikan akan terus menjaga likuiditas valas, keyakinan pasar, dan stabilitas makroekonomi nasional, sambil memantau dampak lanjutan dari eskalasi tensi dagang global ini.*
(dc/n14)
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, terus tancap gas mewujudkan transformasi digital di provinsi yang d
Pemerintahan
NIAS SELATAN Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Markas Besar TNI menggelar kegiatan sos
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Dalam upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Pemerintahan
MEDAN Universitas AlAzhar (UA) resmi menggelar kuliah perdana bagi mahasiswa baru Tahun Akademik 20252026 dengan mengusung tema Pen
Pendidikan
BINJAI Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas cakupan program i
Kesehatan
TEBING TINGGI Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi berkomitmen merevitalisasi sejumlah aset strategis milik daerah pada Tahun Anggaran
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan daerah yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabi
Pemerintahan
DENPASAR Menanggapi beredar kabar terkait pembangunan Bandara Bali Utara di sejumlah media, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Pro
Nasional
TABANAN Dalam upaya meningkatkan efisiensi pelayanan publik di sektor pertanahan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tabanan mendorong
Pemerintahan
