TPL Mangkir, Gugatan KLH atas Kerusakan Lingkungan di Sumut Tetap Berlanjut
MEDAN Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) dan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yang diajukan Kementerian Lingkungan Hid
HUKUM DAN KRIMINAL
bitvonline.comTiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tidak hadir pada pelaksanaan apel pagi perdana di Kantor Gubernur Sumut setelah libur Lebaran pada Selasa (8/4/2025).
Salah satu dari ASN yang tidak hadir adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Topan Obaja Ginting.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, menjelaskan bahwa ketidakhadiran tiga ASN tersebut bukan karena bolos.
Menurut Bobby, mereka telah melaporkan alasan ketidakhadiran mereka, dan ada satu ASN yang sedang melaksanakan ibadah umrah, sementara dua lainnya mengalami masalah penerbangan.
Salah satu dari mereka bahkan mengalami keterlambatan pesawat selama enam jam di Bangkok, Thailand.
"Kalau Pak Topan (Kadis PUPR) minta izin tambahan. Tapi kalau yang tidak ada keterangan, tidak ada," tegas Bobby.
Terkait alasan keterlambatan penerbangan, Bobby menyayangkan sikap ASN yang tidak merencanakan waktu kepulangan dengan baik.
Ia mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang agar ASN tidak mengalami keterlambatan yang mempengaruhi kehadiran di hari pertama kerja setelah libur panjang.
"Harusnya sudah bisa ngitung-ngitung, jangan masuknya Selasa pagi, ancang-ancang nyampe rumah, Senin tengah malam," ujar Bobby dengan nada menyayangkan.
Bobby kemudian menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan langkah tegas dengan memberikan Surat Peringatan (SP) kepada ASN yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas.
Ia juga meminta kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kehadiran ASN di unit masing-masing.
"Yang nggak ada hari ini, tolong di SP saja dan saya minta tolong di dinas masing-masing di cek semua perangkapnya," pungkas Bobby.
MEDAN Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) dan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yang diajukan Kementerian Lingkungan Hid
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Pemerintah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 100 ton beras untuk warga terdampak ba
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan iuran anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) akan dialokasikan salah satunya
POLITIK
NIAS SELATAN Kasus dugaan korupsi Dana Dacil di Nias Selatan hingga kini masih berputarputar di meja penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari)
HUKUM DAN KRIMINAL
BADUNG Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menindak tegas seorang warga negara Korea Selatan berinisial CHK (56) dengan melakuk
HUKUM DAN KRIMINAL
DENPASAR Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Regional Office (RO) Denpasar menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2025 sebagai forum s
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, kembali menjadi sorotan setelah menyatakan siap dihukum mati
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Polda Sumatera Utara (Sumut) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan kredit fiktif senilai Rp 30 miliar di Bank Mandiri cab
HUKUM DAN KRIMINAL
SOLO Sidang gugatan ijazah Presiden Joko Widodo, yang diajukan melalui mekanisme citizen lawsuit, kembali menjadi sorotan publik. Pekan
POLITIK
MEDAN Almuqarrom Natapradja, mantan Camat Medan Maimun, resmi dicopot dari jabatannya setelah terbukti menyalahgunakan Kartu Kredit Peme
HUKUM DAN KRIMINAL