Kena OTT Proyek Jalan PUPR, KPK Tangkap Bupati Bolmut Sirajudin Lasena dan 13 Orang
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PHM) dan Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terhadap PT Tri Bahtera Srikandi (TBS) dan PT Toba Pulp Lestari (TPL) digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (27/1/2026).
Gugatan ini terkait dugaan kerusakan lingkungan yang memicu banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada Desember 2025.
Dalam persidangan perdana, penggugat KLH dan tergugat PT TBS hadir, sementara PT TPL tidak menghadiri sidang.Baca Juga:
Meski demikian, majelis hakim tetap melanjutkan proses dengan agenda pelengkapan dan pemeriksaan berkas.
Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jarot Widiyatmono bersama hakim anggota Lenny Napitupulu dan Frans Efendi Manurung.
Setelah berkas dinyatakan lengkap, majelis hakim menetapkan perkara masuk tahap mediasi. Mediator yang ditunjuk adalah Hakim Efrata Tarigan dari PN Medan.
Namun mediasi yang sedianya digelar langsung ditunda karena mediator masih menjalani agenda persidangan lain. Jadwal mediasi baru akan diinformasikan kembali pekan depan.
Ketidakhadiran PT TPL juga dicatat oleh majelis dan dijadwalkan hadir pada sidang berikutnya, yakni 3 Februari 2026.
"Tadi TPL tidak hadir. Nanti akan diagendakan kembali pada 3 Februari," kata Sri Indrawati, Analis Hukum Ahli Madya sekaligus Ketua Tim Hukum KLH.
Sementara itu, kuasa hukum PT TBS, Fery Kurniawan, menegaskan pihaknya akan tetap kooperatif.
"Kami akan mengikuti seluruh proses hukum sampai selesai. Namun penegakan hukum ini harus dilakukan secara adil," ujarnya.
Gugatan KLH ini menyoroti degradasi ekosistem di Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan DAS Batang Toru yang berdampak pada banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara) Sirajudin Lasena dalam operasi tangkap tang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Aktivis sosial Palti Hutabarat meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memanfaatkan persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) untu
POLITIK
JAKARTA Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan memeriksa persoalan syarat pendidikan
NASIONAL
DELI SERDANG Warga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), digegerkan dengan penemuan mayat bayi baru lahir yang ditemukan dalam bu
PERISTIWA
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat pengawalan terhadap program strategis Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pengawalan dilakukan
NASIONAL
SERANG Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan kebijakan ketenagakerjaan harus mampu menjaga perlindungan peke
NASIONAL
JAKARTA Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan ekosistem Komite Stabilitas
EKONOMI
MEDAN Perum Bulog Wilayah Sumatera Utara menerima tambahan 4.434 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari Jawa Timur yang tiba di Pelabuhan
EKONOMI
LUBUK PAKAM Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim Polresta Deli Serdang menangkap tiga pria yang diduga terlibat pencurian sepeda motor di
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Macan Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria berinisial J (30) yang diduga membegal pengemudi ojek pangkalan di kawasan
HUKUM DAN KRIMINAL