"Kebutuhan rumah untuk wartawan jelas lebih dari 1.000 unit," ujar Meutya.
Maruarar juga memberi target agar 100 rumah pertama dapat diserahkan pada 6 Mei 2025 mendatang.
"Pesan Presiden Prabowo jelas: kerja cepat. Jadi BTN, Tapera, Komdigi, dan BPS harus segera bergerak," tambahnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) akan memastikan bahwa penerima rumah subsidi ini terdata dengan jelas, sesuai dengan nama dan alamat.
Bagi wartawan, penerima bantuan harus memiliki sertifikat kompetensi.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyeda Yahya, menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Dewan Pers untuk menyiapkan data wartawan yang berhak menerima rumah subsidi.
Program ini sebelumnya telah diberikan kepada tenaga kesehatan, nelayan, dan guru, serta dalam waktu dekat akan diperluas untuk tenaga kerja migran.*