Butuh Modal Rp500 Juta? Ini Simulasi Angsuran KUR BNI 2026, Cicilan hingga 5 Tahun
JAKARTA Simulasi tabel angsuran KUR BNI 2026 dengan plafon Rp500 juta dan tenor 15 tahun menarik diketahui pelaku Usaha Mikro, Kecil, d
EKONOMI
JAKARTA -Mahkamah Agung (MA) resmi memberhentikan sementara tiga hakim dan satu panitera yang terlibat dalam perkara dugaan suap putusan lepas (onstslag) dalam kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng.
Ketiganya adalah Hakim Agam Syarif Baharudin, Hakim Ali Muhtaro, dan Hakim Djuyamto.
Juru Bicara MA, Yanto, menegaskan bahwa pemberhentian sementara dilakukan untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
"Kita semua wajib menghormati asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung. Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara," ujar Yanto dalam konferensi pers, Senin (14/4/2025).
Lebih lanjut, Yanto mengatakan jika nantinya terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, maka MA akan memberhentikan secara tetap para aparat pengadilan tersebut.
Diketahui, vonis onstslag atau putusan lepas terhadap terdakwa korporasi dalam perkara ekspor migor ini belum berkekuatan hukum tetap karena jaksa telah mengajukan kasasi pada 27 Maret 2025. MA kini tengah memproses berkas kasasi secara elektronik.
MA menyampaikan keprihatinan atas kasus yang kembali mencoreng wajah peradilan Indonesia. Badan Pengawasan MA telah membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) untuk mengawasi kedisiplinan dan kepatuhan etika para hakim dan aparatur peradilan di wilayah DKI Jakarta.
"Kami juga akan segera menerapkan sistem penunjukan majelis hakim secara robotik di pengadilan tingkat pertama dan banding untuk meminimalisasi potensi korupsi," jelas Yanto.
Dalam kasus ini, tiga hakim yang ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima suap senilai Rp22,5 miliar. Mereka diduga bersekongkol dengan Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta, dua pengacara Marcella Santoso dan Ariyanto, serta panitera muda Wahyu Gunawan.
Kasus ini menjadi bagian dari rangkaian skandal besar yang melibatkan banyak pihak dalam pemberian putusan lepas terhadap terdakwa korporasi di kasus migor, dan kini tengah didalami lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung.*
(dc/j006)
JAKARTA Simulasi tabel angsuran KUR BNI 2026 dengan plafon Rp500 juta dan tenor 15 tahun menarik diketahui pelaku Usaha Mikro, Kecil, d
EKONOMI
JAKARTA Doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina &039adzaban nar tentu sudah tidak asing bagi umat Islam. D
AGAMA
SUMATERA UTARA Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan siap memperkuat koordinasi dan pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Semangat menyambut Hari Ulang Tahun ke81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di lingkungan Pemerintah Kota Tanjung
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menghadiri Haul ke25 Allahuyarham Syekh H. Mustafa BS Rokan sekaligus Pameran
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai menerima kunjungan Tim Monitoring Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PK
PEMERINTAHAN
TANJUNGBALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina menerima audiensi pengurus GPdI (Gereja Pantekosta di Indonesia) di ling
PEMERINTAHAN
BATAM Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Reg
PEMERINTAHAN
JAKARTA TIMUR Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menerima Tanda Penghargaan Lencana Melati dari Ketua Kwartir Nasional (
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P., mengukuhkan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Asahan Tahun 2026. P
PEMERINTAHAN