SAMOSIR – Proses eksekusi objek perkara perdata di Huta Parmonangan Parbaba, Desa Huta Bolon, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, pada Rabu (16/4/2025), diwarnai kericuhan.
Ketegangan terjadi ketika sekelompok warga yang diduga dimobilisasi pihak tergugat, berupaya menghalangi jalannya eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Balige.
Eksekusi ini dilakukan atas permintaan Togar Manihuruk selaku pemohon, berdasarkan penetapan Ketua PN Balige Nomor 6/Pdt.Eks/2023/PN Blg jo. 62/Pdt.G/2018/PN Blg yang telah berkekuatan hukum tetap, hingga tahap Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung RI.
Objek sengketa berupa bangunan milik Tiamsa br Simarmata dan Laspayer Sipayung, yang sebelumnya menjadi pihak tergugat dalam perkara tersebut. Saat tim pengadilan tiba di lokasi, aksi perlawanan dari sekelompok massa tidak terhindarkan. Aksi dorong-mendorong pun sempat mewarnai proses eksekusi.
Kabag Ops Polres Samosir, Kompol Tito Juardi, menjelaskan bahwa sebanyak 74 personel Polres dan 11 anggota Koramil Pangururan dikerahkan untuk mengamankan proses eksekusi. Ia juga telah mengimbau warga untuk tidak menghalangi eksekusi yang sah berdasarkan hukum dan penetapan Ketua PN Balige Nomor 659/KPN.W2.U18/HK.02/IV/2025 tertanggal 9 April 2025.
Salah satu pihak tergugat, Laspayer Sipayung, yang juga diketahui menjabat sebagai Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Samosir, menyatakan bahwa ibunya adalah ahli waris sah dari marga Simarmata. Ia mengaku sebagai Tergugat II dan menolak eksekusi yang disebutnya tidak adil.
Namun, Togar Manihuruk menyayangkan tindakan Laspayer yang dinilainya tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik. "Putusan ini sudah inkracht hingga tingkat PK. Tapi justru Laspayer yang memobilisasi massa. Ini sangat disayangkan. Harusnya sebagai pejabat, dia memberi contoh dalam menghormati putusan hukum, bukan malah melawannya," tegas Togar.
Meski sempat memanas, eksekusi tetap berjalan dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Petugas pengadilan akhirnya berhasil melakukan pembongkaran dan pengosongan objek perkara sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.*
(ms/J006)
JAKARTA Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) menggelar Silahturahmi Nasional dan Rapat Pra Kongres bertajuk IKWI Bangkit Bersatu d
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung berhasil melelang 10 un
Hukum dan Kriminal
Jakarta Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri mengakui mengalami kendala dalam menangkap Fredy Pratama, ge
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Satu Tahun Pemerintahan Evaluasi dan Catatan Publik mengungkap temuan menarik
Politik
JAKARTA Hakim Agam Syarif mengungkapkan alasannya menerima suap senilai Rp 6,2 miliar dalam kasus vonis lepas perkara korupsi crude palm
Hukum dan Kriminal
BANDUNG Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menegaskan jumlah kas daerah Jabar saat ini sebesar Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,1 triliun
Pemerintahan
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut 20242025 sekaligus Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumut, Muly
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Wacana pelaporan terhadap akun media sosial pembuat meme Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memicu pe
Pemerintahan
JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau
Ekonomi
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengumumkan program wajib belajar 13 tahun akan mulai dilak
Pendidikan
