Orang Tua Santri Tempuh Jalur Hukum Tuntut Ganti Rugi Akibat Keterlambatan Super Air Jet
PANGKALPINANG Insiden tertundanya keberangkatan puluhan santriwati asal Bangka dalam penerbangan Super Air Jet IU 3823 berbuntut panjang
HUKUM DAN KRIMINAL
TANGGERANG -Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengembalikan berkas perkara dugaan pemalsuan surat terkait lahan pagar laut di Tangerang kepada Bareskrim Polri. Hal ini disampaikan oleh Direktur A Jampidum Kejaksaan Agung, Nanang Ibrahim Soleh, yang menjelaskan bahwa penyidik dari Bareskrim Polri tidak memenuhi petunjuk yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung.
"Karena petunjuk kita tidak dipenuhi, akhirnya kami kembalikan berkas perkara ini ke Bareskrim," ujar Nanang saat ditemui di kawasan Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Nanang juga menambahkan bahwa kasus ini memiliki indikasi kuat terkait tindak pidana korupsi, mengingat adanya dugaan suap, pemalsuan, dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyidikannya.
"Petunjuk kami sangat jelas bahwa perkara ini terkait dengan tindak pidana korupsi. Ada unsur suap, pemalsuan, dan penyalahgunaan kewenangan," tegas Nanang.
Selain itu, Nanang menyebutkan bahwa pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa kasus pidana korupsi harus diprioritaskan dalam proses penyidikan. Ia juga menyarankan agar kasus ini ditangani oleh Kortastipidkor, unit khusus yang mengusut kasus-kasus korupsi.
"Kasus ini sebaiknya diteruskan ke Kortastipidkor karena berhubungan dengan tindak pidana korupsi, dan perkara korupsi harus didahulukan," ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengirimkan berkas perkara ini kembali kepada Kejaksaan Agung dengan keyakinan bahwa kasus ini berfokus pada dugaan pemalsuan surat, bukan tindak pidana korupsi.
Namun, Kejaksaan Agung menilai bahwa unsur-unsur korupsi dalam kasus ini cukup kuat untuk diselidiki lebih lanjut.
Dengan pengembalian berkas ini, diharapkan proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilanjutkan sesuai dengan petunjuk dari Kejaksaan Agung, yang mengarah pada pembuktian apakah ada kerugian negara dalam kasus ini.*
(km/J006)
PANGKALPINANG Insiden tertundanya keberangkatan puluhan santriwati asal Bangka dalam penerbangan Super Air Jet IU 3823 berbuntut panjang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Produk susu Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah diketahui dijual denga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bupati Ponorogo nonaktif, Sugiri Sancoko, akan segera menjalani persidangan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melib
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Harga emas batangan Antam mengalami penurunan signifikan pada Jumat pagi, 3 April 2026. Harga emas 1 gram tercatat anjlok sebesa
EKONOMI
JAKARTA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima laporan dari 12 orang yang mengaku telah menerima ancaman setelah terjad
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Setelah divonis bebas dari dakwaan kasus korupsi terkait markup biaya produksi video profil desa, Amsal Sitepu kembali mendapatk
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai ratusan juta rupiah saat menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, On
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Misi perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL, Rabu (2/4/2026), menggelar upacara penghormatan terakhir bagi tiga prajurit TNI yang gugu
INTERNASIONAL
JAKARTA Pengusaha Muhammad Suryo (MS) mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap di
HUKUM DAN KRIMINAL
LONDON Sekitar 40 negara mulai membentuk koalisi internasional untuk mencari solusi membuka kembali Selat Hormuz yang diblokade Iran, ja
INTERNASIONAL