Presiden Prabowo Terima Kunjungan Wakil PM Australia, Apa yang Dibahas?
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di ke
NASIONAL
MEDAN – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Surya menegaskan bahwa kolaborasi merupakan kunci utama dalam menyukseskan program pembangunan di bidang kesehatan.
Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan kerja reses Anggota Komisi IX DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No.30 Medan, Rabu (16/4/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat I Lantai II tersebut, Surya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten/kota, guna mempercepat pencapaian program Universal Health Coverage (UHC) di seluruh wilayah Sumut.
"Supaya tidak ada daerah yang merasa tertinggal atau ditinggalkan, kami bersama Pak Gubernur Bobby Nasution selalu melibatkan pemerintah kabupaten/kota dalam setiap langkah kebijakan," ujar Surya.
Fokus Peningkatan Layanan di Kepulauan Nias
Selain percepatan UHC, Pemprov Sumut juga memprioritaskan peningkatan layanan kesehatan di daerah tertinggal, khususnya Kepulauan Nias.
Peningkatan fasilitas kesehatan dan infrastruktur menjadi agenda utama untuk menjamin layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimy, menyebutkan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya memenuhi kebutuhan tenaga medis, termasuk 28 dokter spesialis yang dibutuhkan di Kepulauan Nias.
Untuk itu, Pemprov menggandeng Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk memperkuat ketersediaan SDM kesehatan.
Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Wagub Surya juga menyatakan komitmen Pemprov dalam mendukung program nasional, termasuk Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang saat ini gencar dilakukan.
Program ini mendapat respon positif dari pemerintah daerah karena sangat membantu masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah penyakit sejak dini.
Komisi IX DPR RI Apresiasi Pemprov Sumut
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengapresiasi berbagai capaian Pemprov Sumut di sektor kesehatan, termasuk penurunan angka kematian ibu dan bayi, serta prevalensi stunting.
Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data agar program kesehatan berjalan efektif dan tepat sasaran.
"Kita apresiasi juga di Sumut angka kematian ibu dan bayi turun, prevalensi stunting turun, ini menunjukkan ada kerja nyata di lapangan," ujar Netty.
Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut anggota Komisi IX DPR RI lainnya seperti Putih Sari, Sihar Sitorus, Eko Kurnia Ningsih, dan jajaran Pemprov Sumut.*
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, di ke
NASIONAL
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali memperkuat komitmen menjaga akuntabilitas dan optimalisasi pelaksanaan program melalui Ra
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Hukum menggelar kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama dengan Komisi XIII DPR RI di Graha Pengayoman, Rabu (11/
NASIONAL
PADANGSIDIMPUAN Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, SKM, M.Kes, melakukan kunjungan ke Badan Gizi Nasional (BGN) di Jak
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menekankan pentingnya ketersediaan data statistik yang akurat, lengkap, dan berkualitas sebagai
PEMERINTAHAN
BINJAI Kepala Kepolisian Resor Polres Binjai, Mirzal Maulana, menggelar kegiatan buka puasa bersama para pejabat utama (PJU) di lingkung
NASIONAL
JAKARTA Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menanggapi kritik sejumlah pihak terkait kebijakan status siaga
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam memilih kepala daerah pada Pemilihan Kepala D
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah mulai memanfaatkan berbagai inovasi teknologi dari perguruan tinggi
PERTANIAN AGRIBISNIS
JAKARTA Rapat Paripurna DPR RI ke16 masa sidang IV 20252026 pada Kamis (12/3/2026), menetapkan tiga Rancangan UndangUndang (RUU) menj
HUKUM DAN KRIMINAL