SUMUT -Puluhan buruh yang tergabung dalam aliansi pekerja di Sumatera Utara menggelar aksi protes di depan Gedung DPRD Sumut, Kamis (17/4/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi kesejahteraan pekerja yang semakin sulit. Para buruh menyatakan ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan mereka, terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Dalam pernyataan sikap mereka, para buruh menyampaikan bahwa regulasi tersebut telah mengurangi hak dan pendapatan mereka jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya.
Ditambah lagi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tentang pemotongan Pajak Penghasilan (PPh), yang menurut buruh semakin memperburuk keadaan.
"Kami bukan anti regulasi, tetapi sebagai pekerja yang selalu menjadi korban dari kebijakan pemerintah, kami berhak menuntut kesejahteraan yang lebih baik, sesuai dengan amanat UUD 1945," ujar Purba, salah seorang peserta aksi.
Sejumlah tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut antara lain:
Mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
Mengharapkan DPRD segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Menuntut pemerintah dan Pertamina bertanggung jawab atas dugaan pengoplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax oleh oknum tidak bertanggung jawab.
Mendesak pemerintah untuk segera menangkap para koruptor yang telah merugikan negara dan masyarakat.
Para demonstran disambut oleh anggota DPRD Sumut dari Fraksi PAN, Yahdi Khoir, yang keluar menemui massa aksi. Yahdi menyatakan sepakat dengan tuntutan buruh dan memastikan akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan DPRD Sumut.
"Saya sepakat dengan para demonstran. Pemerintah memang harus segera menangkap koruptor dan DPR harus mengesahkan undang-undang perampasan aset," ujar Yahdi.
JAKARTA, Nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh Rp 16.750 per dollar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (26/9/2025). adsenseLevel in
Ekonomi
BATAM, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Azhar Simanjuntak, menegaskan pihaknya akan memastikan seluruh sumber daya manusia (SDM) yan
Pemerintahan
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penjualan aset milik PTPN
Hukum dan Kriminal
JAKARTA, Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Politik
JAKARTA Desakan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya semakin mengemuka di tengah penilaian negatif masyarak
Nasional
MALANG, Polisi merilis pengakuan tersangka pembawa bom molotov di kawasan Balai Kota Malang. adsenseAksi yang dilakukan pemuda berinis
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyinggung pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidatonya di hadapan Sidang
Nasional
JAKARTA Mantan Direktur Utama PT Investree Radhika Jaya, Adrian Asharyanto Gunadi, akhirnya dipulangkan ke Indonesia untuk menjalani pro
Sosok
LANGKAT Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana sejak dini di kawasan wi
Pariwisata
DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasinya terhadap transformasi Posyandu yang kini menjalankan 6 Standar Pelayanan M
Pemerintahan
